Kembangkan Tiga Lokasi Wisata, Pemerintah Utang Rp 3,9 Triliun
Pemerintah tengah giat mengembangkan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian nasional. Demi membiayai pengembangan sejumlah kawasan wisata, pemerintah mendapatkan pinjaman sebesar US$ 300 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun dari Bank Dunia.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Mathari Ichwan mengatakan, dana pinjaman tersebut untuk pengembangan infrastruktur di tiga destinasi pariwisata prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
(Baca: Asing Boleh Masuk, Investasi Sektor Pariwisata Melejit 100 Persen)
Saat ini, dia menjelaskan, Bank Dunia sudah bisa mengucurkan pinjaman US$ 200 juta. Sedangkan sisanya sebanyak US$ 100 juta akan segera menyusul kemudian. Pinjaman tersebut akan masuk di dalam buku utang prioritas (Green Book) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sedangkan jangka waktu utang itu selama lima tahun.
"Sebanyak US$ 6 juta akan langsung digunakan untuk penyusunan integrated masterplan (rencana induk terintegrasi) di tiga kawasan tersebut," kata Rido saat konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/10).
