Percepat Blok Masela, Inpex Tunggu Kepastian dari Pemerintah

“Kami akan terus bicara dengan pemerintah dan berharap segera mendapatkan kepastian terhadap kondisi yang dibutuhkan proyek."
Anggita Rezki Amelia
26 Oktober 2016, 18:34
Migas
Katadata | Dok.

Inpex Corporation tetap berkomitmen mempercepat pengembangan Blok Masela. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah. Namun, sebagai operator blok kaya gas di Laut Arafura tersebut, Inpex terus menanti kepastian bantuan dari pemerintah.

Juru Bicara Inpex Usman Slamet menyatakan, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan selama ini untuk mempercepat Proyek Masela. Pernyataannya ini merespons surat balasan pemerintah terkait permintaan insentif pengembangan Blok Masela oleh Inpex.

Menurut Usman, Inpex dan pemeritah akan terus membahas rencana pengembangan Blok Masela dan mengharapkan segera mencapai kesepakatan. Dengan begitu, proyek tersebut bisa segera dimulai. (Baca: Inpex Berpeluang Perpanjang Kontrak Blok Masela kalau Gas Sudah Laku)

“Kami akan terus bicara dengan pemerintah dan berharap segera mendapatkan kepastian terhadap kondisi yang dibutuhkan proyek," ujar dia kepada Katadata, Rabu (26/10). Namun, Usman tidak menjelaskan lebih lanjut maksud “kondisi yang dibutuhkan” tersebut apakah terkait dengan kebutuhan insentif agar Proyek Masela bernilai ekonomis.

Advertisement

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, akan berupaya mendorong percepatan proyek Blok Masela karena merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Ia pun menargetkan penyelesaian rencana pengembangan (PoD) Blok Masela pada akhir tahun ini. "Masela dan (Blok) East Natuna, ini prioritas sesuai arahan Presiden," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/10).

Persoalannya, pemerintah tidak bisa mengabulkan sejumlah permintaan insentif Inpex untuk mempercepat pengembangan Blok Masela. Surat balasan bertanggal 13 Oktober 2016 yang diteken Pelaksana tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan, memuat lima poin tanggapan. Hal ini mengacu kepada surat Inpex kepada Kementerian ESDM, Agustus lalu, perihal permintaan insentif atas skema pengembangan Blok Masela di darat.

(Baca: Lima Poin Jawaban Luhut atas Permintaan Insentif Blok Masela)

Pertama, pemerintah dan SKK Migas akan melakukan kajian terkait permintaan Inpex meningkatkan kapasitas produksi Blok Masela menjadi 9,5 juta ton per tahun (mtpa). Kajian tersebut meliputi kecukupan jumlah cadangan, jumlah sumur yang harus dibor, jangka waktu produksi, hingga pangsa pasar yang akan menyerap gas.

Kedua, pemerintah belum bersedia memberikan perpanjangan kontrak Blok Masela kepada Inpex setelah berakhir tahun 2028. Alasannya, selain masa kontrak Blok Masela masih tersisa 12 tahun lagi, saat ini gas tersebut belum ada pembelinya.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, sesuai dengan aturan, perpanjangan kontrak baru boleh diajukan paling cepat 10 tahun dan paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Sementara kontrak Inpex di Blok Masela berakhir tahun 2028.

Artinya, permohonan perpanjangan kontrak baru bisa diajukan paling cepat tahun 2018. Namun, sebenarnya permohonan tersebut itu bisa dipercepat jika Blok Masela telah memiliki perjanjian jual-beli gas. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas.

Selain perpanjangan kontrak, Inpex juga meminta moratorium kontrak selama 10 tahun sehingga kontraknya baru berakhir 2038. Namun, menurut Tunggal, istilah moratorium tidak ada di peraturan perundang-undangan. (Baca: Jonan Minta Inpex Percepat Rencana Pengembang Blok Masela)

Ketiga, terkait permintaan Inpex mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang ekonomis, pemerintah akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Keempat, terkait permintaan agar biaya yang telah dikeluarkan Inpex selama ini sekitar US$ 1,6 miliar dihitung sebagai biaya penggantian dana talangan migas (cost recovery) alias diganti oleh negara. Kementerian ESDM menganggap mekanismenya sudah ditetapkan yaitu berdasarkan persetujuan SKK Migas.

Kelima, mengenai permintaan proses pemberian perizinan. Pemerintah akan berupaya mempercepat proses penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan persetujuan revisi PoD 1. Tapi, hal ini tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait