Proyek Infrastruktur Ditunda, Dana 2 Kementerian Dipotong Rp 12,5 T
Program pembangunan infrastruktur yang diusung Presiden Joko Widodo mulai terancam oleh seretnya penerimaan negara tahun ini. Dua kementerian yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan infrastruktur, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memangkas anggarannya senilai total Rp 12,5 triliun.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (13/6), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan penghematan anggaran yang diusulkan kementerian yang dipimpinnya sebesar Rp 5,5 triliun. Alhasil, total anggaran Kemenhub dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 menciut menjadi Rp 42,9 triliun.
Jonan merinci, pemotongan anggaran terbesar akan dilakukan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut sebesar Rp 1,2 triliun. Bentuk penghematannya adalah menunda pembangunan beberapa fasilitas pelabuhan di Indonesia.
(Baca: Belanja Negara Terancam Dipotong Rp 200-300 Triliun)
Sementara itu, pemotongan anggaran Ditjen Perhubungtan Udara sebesar Rp 809 miliar. Lalu, anggaran Ditjen Perhubungan Darat dipangkas Rp 298 miliar. “Untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian penghematannya sebesar Rp 996 miliar," kata Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (13/6).
Terkait penyerapan anggaran tahun ini, Jonan mengklaim lebih baik dibandingkan tahun lalu. Penyerapan anggaran Kemenhub per Juni ini sudah mencapai 16,9 persen atau lebih tinggi dibandingkan bulan sama 2015 yang cuma 7,5 persen. “Target kami (penyerapan) 19 sampai 25 persen. Kegiatan kontrak yang dilelang sudah Rp 36 triliun,” ujarnya.
