Jagoan Menteri ESDM Terganjal, Seleksi Komite BPH Migas Diulang

"Semua diulang dari nol, itu sudah kesimpulan rapat DPR dan sesuatu yang harus dilaksanakan pemerintah, " kata Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamudji.
Anggita Rezki Amelia
10 Juni 2016, 16:21
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya berencana mengulang proses seleksi calon anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penyebabnya, Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersoalkan adanya calon anggota yang tidak melalui proses seleksi secara terbuka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, proses seleksi anggota BPH Migas diulang berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Rabu lalu (8/6). Menteri ESDM Sudirman Said juga sudah mau menerima keputusan DPR tersebut.

"Semua diulang dari nol, itu sudah kesimpulan rapat DPR dan sesuatu yang harus dilaksanakan pemerintah, " kata dia di Gedung ESDM Jakarta, Jumat (10/6). Namun, untuk memulai kembali proses seleksi, Kementerian ESDM masih menanti surat resmi dari Komisi VII DPR.

Menurut Teguh, pengulangan proses seleksi karena beberapa ketentuan yang disusun Kementerian ESDM tidak sejalan dengan pandangan para anggota Komisi VII DPR. Contohnya, kualifikasi usia calon peserta seleksi. Kementerian ESDM mematok usia 50-60 tahun dengan pertimbangan kesiapan calon peserta yang lebih matang dan fokus dengan pekerjaannya.

(Baca: Dituding Tak Transparan, DPR Desak Seleksi Anggota BPH Migas Diulang)

Sedangkan Komisi VII DPR menilai seleksi BPH Migas harus lebih terbuka untuk umum, termasuk tidak ada diskriminasi usia para calon. "Kalau dalam PP (peraturan pemerintah) itu sebenarnya sampai 60 tahun. Karena (prosesnya) ini diulang, jadi batas bawahnya tidak ada. Siapa saja asalkan belum 60 tahun,” kata Teguh.

Sekadar informasi, panitia seleksi telah meloloskan delapan orang calon anggota BPH Migas. Delapan orang inilah yang masuk tahap akhir proses seleksi ditambah dengan dua orang pilihan Menteri Energi.

(Baca: BPH Migas Minta Komoditas Migas Dikecualikan di Kawasan Berikat)

Peserta yang lulus seleksi wawancara yaitu Agus Budi Wahyono, Ahmad Rizal, Catur Sulasdiarso, Jugi Prajogio, Sabar Ginting, Samsi Yarno Samoeri, Sutopo, dan Umi Asngadah. Sedangkan, calon anggota BPH Migas usulan Menteri Energi adalah Staf Ahli Bidang tata Ruang dan Lingkungan Hidup Yun Yunus Kusumahbrata dan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Djoko Siswanto.

Namun, dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM pada Rabu lalu, beberapa anggota Komisi VII DPR menilai proses seleksi itu janggal dan kurang transparan karena memasukkan dua nama calon yang tidak mengikuti seleksi.

Karena itu, anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman menyarankan agar seleksi anggota BPH Migas diulang dengan mekanisme yang lebih terbuka. “Seleksi harus diulang. Namun, nama yang sudah lolos seleksi boleh mengikuti seleksi yang baru,” katanya.

(Baca: BPH Migas Berharap Jadi Badan Penyangga Gas Nasional)

Adian Napitupulu, anggota komisi lainnya, menyampaikan pendapat resmi Fraksi PDI Perjuangan. “Perlu beberapa hal yang kami minta penjelasan. Ini terkait surat Presiden yang berisi dua nama yang kami anggap tidak melewati proses seleksi yang seharusnya,” ujarnya.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait