Kumpulkan Ribuan Eselon II, Jokowi Minta Fokus Program Prioritas

?Cukup satu, dua, atau tiga (program) cukup. Tapi jadi, bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu kuncinya.?
Desy Setyowati
7 Juni 2016, 13:38
Proyek LRT
Arief Kamaludin|KATADATA
Presiden Joko Widodo saat meresmikan proyek pembangunan LRT di Jabodetabek.

Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah fokus menggarap program-program prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran negara saat ini. Hal tersebut disampaikan Presiden di depan ribuan pejabat Eselon II semua kementerian dan lembaga negara (K/L) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6).

Menurut Jokowi, percepatan program prioritas dan efisiensi tersebut bisa diterapkan hingga barisan terbawah pemerintahan. Untuk itu ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, gerak langkah kebijakan pemerintah harus selaras mulai dari pemerintah pusat, kepala lembaga, jajaran di bawah K/L, hingga ke pemerintah daerah (Pemda).

Kedua, mempercepat kinerja baik itu pembangunan infrastruktur ataupun program prioritas lainnya. Untuk mempercepat pembangunan itu, para pejabat Eselon I dan II diharapkan fokus pada program bukan lagi pada fungsinya masing-masing. Jadi, setiap kementerian atau lembaga negara harus mengajukan program yang utama dan fokus sehingga hasilnya bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

“Cukup satu, dua, atau tiga (program) cukup. Tapi jadi, bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu kuncinya,” kata Jokowi.

(Baca: 139 Proyek Strategis Belum Jalan, Jokowi Panggil Para Menteri)

Ketiga, setiap kementerian atau lembaga negara tidak perlu lagi fokus bekerja mengikuti fungsinya masing-masing, melainkan berorientasi pada hasil. Meskipun, Jokowi menyatakan, menjalani pekerjaan sesuai prosedur itu sesuatu keniscayaan, maka yang harus dipikirkan oleh K/L adalah hasilnya. “Tidak bisa money follow function tapi money follow program. Programnya itu harus fokus,” ujar dia.

(Baca: Kendala Teknis dan Pinjaman Lambat Ganjal Dua Proyek Tol)

Menanggapi penjelasan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, arahan Presiden tepat agar kebijakan bisa diiimplementasikan dari jajaran pemerintahan atas hingga level bawah. Melalui arahan ini, ia yakin pelaksanaan program-program prioritas pembangunan juga bakal lebih cepat dan dan bisa segera diimplementasikan.

(Baca: Jokowi Minta PLN Bereskan Proyek Pembangkit Mangkrak)

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya melakukan efisiensi anggaran di tengah keterbatasan penerimaan negara tahun ini. Bambang mengungkapkan, penerimaan per Mei lalu baru mencapai 28 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 atau setara Rp 485,7 triliun. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai 34 persen atau senilai Rp 696,3 triliun.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait