Revisi Rencana Listrik PLN Tak Jelas, Pemerintah Akan Pakai RUPTL Lama

?Selama belum revisi, panduannya itu RUPTL sebelumnya. RUPTL 2015-2024 yang tahun lalu (disahkan) jadi pegangan selama belum ada yang baru.?
Miftah Ardhian
20 Mei 2016, 18:33
PLN
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA

Hingga Jumat siang (20/5), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerima revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jika PLN tidak juga menyerahkan revisi dokumen tersebut, Kementerian ESDM akan menggunakan RUPTL yang telah disahkan pada tahun lalu.

“Selama belum ada revisi, panduannya itu RUPTL sebelumnya. Jadi RUPTL 2015-2024 yang tahun lalu (disahkan), menjadi pegangan selama belum ada yang baru,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/5).

Namun, dia masih berharap, PLN dapat menyerahkan revisi RUPTL pada Jumat ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pemerintah. Pertimbangannya, situasi dan kondisi terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan penyesuaian dalam merencanakan pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia. Jadi, program pemerintah berupa megaproyek pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) dapat berjalan sesuai rencana.

Sedangkan manajemen PLN belum mengabarkan perihal penyerahan dokumen revisi RUPTL tersebut. Manajer Senior Public Relations PLN Agung Murdifi tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Katadata melalui layanan pesan via ponsel.

(Baca: Proyek Listrik Molor, Sudirman: Presiden Evaluasi Manajemen PLN)

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian ESDM Sudjatmiko mengatakan, banyak poin yang harus direvisi dalam RUPTL PLN. Namun, setidaknya revisi itu menyangkut tiga poin utama. Pertama, PLN perlu memperbesar porsi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik yang dibangunnya sesuai dengan ketentuan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu 23 persen pada tahun 2025.

(Baca: Target Listrik 35 GW Tak Tercapai, Menteri Sofyan: Masalah di PLN)

Kedua, pembangunan daerah timur Indonesia atau daerah-daerah terluar. “Dalam RUPTL harus berisi ada pembangunan listrik di desa atau daerah terdepan terluar,” kata Sudjatmiko Selasa (17/5) lalu. Hal ini terkait dengan target elektrifikasi nasional sebesar 97 persen pada 2019. Ketiga, RUPTL harus memuat penguatan peran PLN dalam pengelolaan listrik dan jaringannya.

Menurut dia, penetapan RUPTL PLN tersebut oleh pemerintah penting agar kemudian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam megaproyek 35 GW. Mulai dari pemerintah sebagai regulator, investor yang berminat membangun proyek itu serta perbankan untuk sumber pendanaannya.

(Baca: Tiga Poin Utama Revisi Rencana Pembangkit Listrik PLN)

Desakan Kementerian ESDM kepada PLN ini bukan tanpa sebab. Jumat pekan lalu, Menteri ESDM dipanggil oleh Presiden untuk menanyakan perkembangan kemajuan proyek listrik 35 GW. Sebab, sudah banyak juga investor dan pelaku usaha menanyakan perkembangan proyek ini.

(Baca: Target Listrik 35 GW Tak Tercapai, Menteri Sofyan: Masalah di PLN)

Kementerian ESDM mencatat, pembangunan proyek pembangkit listrik 35 GW berjalan lambat. Hingga bulan lalu, hanya ada 0,6 persen pembangkit 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait