Rawan Politisasi, Pemilihan Pimpinan BPK Seharusnya Seperti KPK
Pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu diubah agar tidak ditumpangi agenda atau kepentingan politik tertentu. Sebab, belakangan ini, posisi tersebut lebih didominasi oleh para politisi maupun bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Desakan perubahan mekanisme pemilihan itu juga terkait dengan posisi Ketua BPK Harry Azhar Azis yang terseret kontroversi Panama Papers.
Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan, mekanisme pemilihan ketua dan anggota BPK sebaiknya melalui panitia seleksi (pansel) layaknya pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut untuk mengurangi proses pemilihan secara politik oleh DPR, yang dinilai sarat dengan kepentingan politik. Akibatnya, BPK berpotensi tidak lagi independen dalam melakukan audit.
Selain itu, mekanisme pansel membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang calon ketua dan anggota BPK sehingga meminimalisir calon-calon yang dianggap bermasalah. "Jadi publik bisa tahu track record mereka," kata Febri dalam diskusi bertajuk “Mengembalikan Kredibilitas BPK” di kantor Kemitraan-The Partnership, Jakarta, Minggu (24/4).
Demi menangkal kepentingan politik, Febri meminta agar ketua maupun anggota BPK tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan seluruh pengurus partai politik. Dengan begitu, BPK menjadi lembaga auditor yang independen dan tidak menjadi instrumen politik yang terjadi seperti saat ini. "Anggota BPK juga sebaiknya tidak boleh aktif secara politik selama lima tahun," katanya.
Berbagai perubahan itu merupakan sebuah langkah besar kalau ingin memperbaiki lembaga auditor negara tersebut. Karena itu, Febri akan menjadikan sejumlah poin tersebut sebagai usulan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada DPR.
Selain mengenai mekasnime pemilihan pimpinan, Febri memberi masukan agar BPK fokus kepada pertanggungjawaban pemerintah atas program berjalan seperti yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan audit keuangan rutin diserahkan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat terkait di Kementerian dan Lembaga (K/L). "Karena kami harapkan (kinerja) BPK lebih baik lagi, maka kami harap bisa lakukan revisi (UU BPK) tersebut," ujarnya.
(Baca: Masuk Panama Papers, Ketua BPK: Diminta Anak Buat Perusahaan)
Wacana revisi UU BPK dengan melibatkan pansel juga pernah disampaikan peneliti dari Indonesia Budget Centre Roy Salam kepada DPR pada 2013 lalu. Namun, hingga kini permintaan itu belum ditanggapi. Alhasil, dia berniat akan mengajukan kembali revisi tersebut lantaran momentumnya dinilai pas saat ini.
Selain soal pansel, Roy menyoroti pemilihan Majelis Kehormatan Komite Etik (MKKE) BPK yang dinilai tidak memiliki mekanisme jelas. Hal ini turut menyebabkan pengawasan internal BPK selama ini tidak berjalan baik. "Ini penting karena sebenarnya audit yang dikeluarkan BPK itu memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan DPR sebenarnya.”
Di kesempatan yang sama, pakar audit keuangan yang juga mantan auditor BPK Teuku Radja Syahnan mengatakan, revisi ini harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas sebagai salah satu variabel utama calon ketua dan anggota BPK. Jika hal ini sudah dibenahi maka perbaikan payung hukum BPK lainnya bisa menyusul. "Dua aspek itu yang paling penting sebenarnya," katanya.
(Baca: Ketua BPK: Saya Sudah Jual Sheng Yue 1 Dolar Hong Kong)
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan model kepemimpinan kolektif kolegial seperti KPK juga sudah selayaknya mulai diaplikasikan di BPK. Model ini akan menciptakan perdebatan sehat di BPK dan antarpimpinan dapat membantah pernyataan ketua sehingga tidak ada lagi yang mendominasi keputusan.
