Menteri Jonan Sepakat Rencana Ahok, Kereta LRT Pakai Rel Standar

"Jangan minta barang, yang orang lain tidak bikin. Akhirnya kita setuju, Menhub setuju," kata Ahok.
Yura Syahrul
24 Maret 2016, 16:41
Proyek LRT
Arief Kamaludin|KATADATA
Groundbreaking Light Rail Transit (LRT) Indonesia di Jakarta.

KATADATA - Kementerian Perhubungan akhirnya sejalan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemilihan spesifikasi rel untuk proyek pembangunan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Padahal, sebelumnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sempat bersitegang dan beda pandapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengenai masalah tersebut.

Jonan menyatakan pihaknya mengikuti standar ketetapan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan rel standar internasional.

Yakni ruas Bekasi - Jatiwaringin sepanjang 12 kilometer (km) yang memang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pemrpov DKI Jakarta bertanggung jawab membangun LRT di dalam Kota Jakarta sepanjang 83 km.

“Jadi karena populasi (Jakarta) lebih banyak, mau 83 kilometer, ya 12 km (pemerintah pusat) ikutlah,” kata Jonan seusai rapat koordinasi pembahasan LRT yang juga diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/3). Dengan begitu, jalur LRT tersebut bisa diintegrasikan dengan LRT di dalam Kota Jakarta. “Tapi yang menyediakan depo segala macam itu DKI Jakarta,” ujarnya.

Advertisement

(Baca: Proyek Kereta Ringan LRT Jabodetabek Terganjal Masalah Lahan)

Basuki atau akrab disapa Ahok menyambut baik kesepakatan tersebut. “Kami setuju, Menteri Perhubungan setuju,” katanya. Ahok sebelumnya memang meminta agar proyek LRT, baik LRT DKI Jakarta maupun pemerintah pusat menggunakan lebar rel standar internasional. Namun Kemenhub selaku regulator memilih menggunakan lebar rel yang lebih sempit, seperti jalur kereta api di Jawa dan Sumatera.

"Tadinya saya juga pikir mau bangun pakai rel yg sempit, pakai kabel yg di atas," kata Ahok. Ternyata rencana itu terbentur kendala adanya jalan layang di sekitar rute LRT dalam kota Jakarta. "Akhirnya kami putuskan pakai yang (jaringan) listriknya di bawah," katanya. Apalagi, beberapa jalur LRT di kota di luar negeri menggunakan standar rel yang sama, seperti di Jepang, Bangkok, Manila, dan Singapura. “Jangan minta barang, yang orang lain tidak bikin. Akhirnya kita setuju, Menhub setuju.”

(Baca: Penggantian Biaya LRT Dibayarkan Bertahap Mulai 2017)

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta ingin melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pembangunan konstruksi proyek LRT di Jakarta. Rencananya, Ahok akan menunjuk PTJakarta Propertindo yang akan bekerja sama dengan tiga perusahaan konstruksi BUMN, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Adhi Karya Tbk. Khusus untuk Wijaya Karya, sudah menyiapkan anggaran Rp 1 triliun dari total biaya awal pembangunan Rp 4 triliun.

(Galeri Foto: Proyek LRT Resmi Dimulai)

Karena itulah, menurut Ahok, perlu merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2015 tentang pembangunan LRT terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. “Di PP disebutkan kami (pemrpov) bisa tunjuk BUMN untuk bangun konstruksi tol macam-macam, termasuk LRT. Tapi tidak disebutkan BUMD. BUMD joint dengan BUMN juga ditafsirkan tidak bisa,” katanya.

Ahok pun berharap peresmian atau groundbreaking rel LRT bisa dilakukan pada April atau paling lambat Mei mendatang. Ada sembilan koridor LRT yang bakal dibangun di dalam kota Jakarta. Ia optimistis, proyek tersebut bisa rampung ketika event olahraga Asian Games berlangsung di Jakarta pada 2018.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait