PHK Sejak Awal Tahun 1.564 Pekerja, Terbanyak Sektor Perdagangan
KATADATA - Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi sejak 2015 diperkirakan masih terus berlanjut di tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sejak awal 2016 hingga 17 Februari lalu telah terjadi 1.564 kasus PHK yang dilakukan beberapa perusahaan. Kasus PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta, sedangkan berdasarkan sektor usaha menimpa para pekerja di sektor perdagangan, jasa dan investasi.
Secara rinci, Kemenaker mencatat, sebanyak 1.047 orang pekerja di Jakarta mengalami pemutusan hubungan kerja. Disusul oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kota Pekanbaru masing-masing sebanyak 191 orang, 138 orang, dan 108 orang. Selain itu, kasus PHK menimpa puluhan orang di masing-masing provinsi dan kota, yaitu Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Tengah, Kota Bandung, dan Kota Padang.
"Sejauh ini perusahaan yang melakukan wajib lapor (PHK) itu angkanya," kata Kepala Sub Direktorat Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Reytman Aruan di Jakarta, Rabu malam (17/2). Artinya, tidak menutup kemungkinan jumlah PHK lebih besar dari data yang dicatat oleh Kemenaker tersebut.
(Baca: Gelombang PHK yang Mulai Mengintai Industri Padat Modal)
Sementara itu, sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK pada awal tahun ini adalah sektor perdagangan, jasa, dan investasi berjumlah 691 orang. Yang terbanyak di Jakarta, yaitu 535 orang. Hal ini bisa dimaklumi karena aktivitas perdagangan cenderung menurun seiring perlambatan ekonomi sejak tahun lalu. Aktivitas ekspor dan impor terus melorot sementara daya beli dan konsumsi masyarakat juga menurun.
(Baca: Chevron PHK Ribuan Karyawan di Indonesia)
Kedua, sektor aneka industri dan industri dasar kimia sebanyak 249 orang. Ketiga, sektor pertambangan sebanyak 231 orang, yang mayoritas di Sulawesi Selatan berjumlah 116 orang. Kasus PHK juga menimpa ratusan pekerja di sektor pendidikan dan infrastruktur serta puluhan pekerja di masing-masing sektor pertanian dan jasa keuangan.
