Pemerintah Akan Impor Gas dari Papua Nugini

KATADATA - Setelah menjadi importir minyak, dalam waktu dekat Indonesia juga akan membeli gas dari luar negeri. Pemerintah saat ini menjajaki rencana mengimpor gas dari Papua Nugini sebagai wujud kerjasama perbatasan di antara dua negara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, impor gas dari Papua Nugini memang merupakan salah satu bentuk kerjasama eksplorasi di perbatasan yang tengah dijajaki pemerintah. Pasalnya, Papua Nugini memiliki ladang gas di sekitar perbatasannya dengan Indonesia.

Gas yang dihasilkan Papua Nugini tersebut nantinya akan dipasok ke wilayah perbatasan Indonesia. Menurut Wiratmaja, gas itu nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pabrik pupuk di Merauke, Papua. Pabrik pupuk ini untuk menopang program pemerintah di sektor pertanian. "Pemerintah akan bangun pertanian luas di Merauke. Jadi kami bisa beli gas dan bikin pabrik pupuk Merauke," katanya di Nusa Dua, Bali, Kamis malam (11/2).

(Baca: Pelaku Industri Keluhkan Lambannya Regulasi Penurunan Harga Gas)

Untuk mewujudkan rencana tersebut, pemerintah terus berdiskusi dengan Papua Nugini. Beberapa hal yang dibahas adalah harga dan kuota gas yang akan diimpor. Meski belum ada kesepakatan mengenai kuota, Wiratmaja menghitung kebutuhan gas untuk memasok pabrik pupuk biasanya sebesar 150 juta kaki kubik.

Ia mengakui, saat ini ketersediaan gas di Indonesia memang masih surplus dan bisa diekspor. Namun, pada 2020 nanti neraca gas Indonesia akan mengalami defisit. Hal inilah yang mendorong pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski defisit neraca gas baru terjadi empat tahun lagi, Wiratmaja enggan menyebutkan waktu pelaksanaan impor gas dari Papua Nugini. "Masih didiskusikan.”