Pemerintah Minta Pertamina Gandeng Pemda Masuk ke Blok Masela

Jika memang pemerintah memberikan 10 persen saham kepada pemerintah daerah Maluku, Pertamina siap membeli saham Blok Masela melalui skema bisnis.
Yura Syahrul
11 Februari 2016, 20:06
Asing Dibatasi dalam Jasa Pengeboran Migas.jpg
KATADATA/
Ilustrasi blok migas di tengah laut.

KATADATA - Pemerintah tampaknya akan mengabulkan keinginan PT Pertamina (Persero) untuk mendapatkan saham partisipasi di Blok Masela. Namun, Pertamina diminta bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan, jatah saham partisipasi pemerintah daerah yang sebesar 10 persen bisa dibagi dua dengan Pertamina. “Tapi yang membiayai Pertamina. Daerah harus tetap dapat,” katanya di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/2).

Pemerintah memang akan memberikan saham partisipasi Blok Masela kepada pemerintah daerah Maluku, tempat beradanya blok tersebut, sebesar 10 persen. Jatah saham ini akan diberikan setelah pemerintah menyetujui proposal rencana pengembangan lapangan (Plan of Development) Blok Masela yang diajukan oleh Inpex Masela. Namun, hingga saat ini pemerintah masih membahas skema pengembangan blok tersebut, apakah menggunakan skema pengolahan di darat atau di laut menggunakan kilang LNG terapung (FLNG).

Di tempat terpisah, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengakui pihaknya sangat meminati saham Blok Masela. Jika pemerintah pusat akhirnya menyerahkan 10 persen saham partisipasi blok itu kepada pemerintah daerah, dia meminta tambahan saham sekitar 20 persen. "Pemerintah kan akan sangat perhatian dengan BUMD daerah. Kalau memang 10 persen ke daerah, kami akan minta 10-20 persen saham lainnya," katanya di Jakarta.

(Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)

Namun, Dwi menyerahkan keputusan pembagian saham tersebut kepada pemerintah pusat. Sebab, dia juga memaklumi posisi pemerintah yang sampai saat ini belum memutuskan skema pengembangan Blok Masela. “Pertamina akan menuruti apapun keputusan yang diambil pemerintah, baik skema darat ataupun laut,” katanya.

Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan jika memang pemerintah memberikan 10 persen saham kepada pemerintah daerah Maluku, Pertamina siap membeli saham Blok Masela melalui skema bisnis. Jadi, Pertamina siap membayar saham tersebut sesuai dengan nilai asetnya. Namun, dia enggan mengungkapkan dana yang disiapkan Pertamina untuk membiayai hajatan itu.

(Baca: Jelang Putusan Blok Masela, Menteri Rizal dan Sudirman Masih Ribut)

Syamsu mengatakan, Pertamina sampai saat ini masih menunggu keputusan POD Blok Masela dari pemerintah. Ia juga tidak mau terjebak dengan perdebatan skema darat atau laut karena belum mengetahui pasti data-data mengenai blok tersebut.

Keinginan Pertamina mendapatkan saham Blok Masela sebenarnya sudah disampaikan kepada pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Namun, permintaan itu selalu ditolak pemerintah. Syamsu enggan menyebutkan alasan penolakan tersebut. Yang jelas, dia berharap pemerintah kali ini menyetujui keinginan Pertamina itu. “Tapi sampai sekarang kami belum berdiskusi dengan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela,” katanya.

(Baca: Dua Kali Rapat, Jokowi Belum Bisa Putuskan Skema Blok Masela)

Seperti diketahui, pemerintah sampai saat ini memang belum memutuskan rencana pengembangan Blok Masela. Pasalnya, pemerintah masih mengkaji skema yang terbaik untuk pengembangan ladang gas tersebut.

Apalagi, di internal pemerintah ada dua perbedaan tajam mengenai skema pengembangan Blok Masela. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) didukung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menganggap skema yang terbaik adalah FLNG. Namun, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menolak rencana tersebut. Ia menilai pengembangan yang tepat adalah skema darat sehingga menimbulkan efek berantai bagi pengembangan wilayah Maluku.

(Baca: Ke Istana Bahas Blok Masela, Inpex: Sebentar Lagi Ada Kabar Bagus)

Untuk memutuskan hal tersebut, Presiden Joko Widodo berencana mengundang kontraktor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell. Manajemen Inpex mengaku sudah bertemu dengan pihak istana. Senior Manajer Corporate Communication dan Relation Inpex Usman Slamet mengaku dalam waktu dekat akan ada kabar baik mengenai keputusan pengembangan Blok Masela. Sayangnya, dia enggan menyebutkan isi kabar bagus tersebut.

Reporter: Arnold Sirait, Anggita Rezki Amelia
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait