Mangkrak Pasca Diresmikan Jokowi, PLTU Batang Bisa Dibangun April

Pembebasan lahan, saat ini hanya tinggal menyelesaikan persoalan administrasi, yaitu masyarakat bisa mengambil uang ganti rugi yang dititipkan pemerintah di pengadilan.
Yura Syahrul
11 Februari 2016, 11:21
Pembangkit listrik
Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi pembangunan pembangkit listrik. (Arief Kamaludin | KATADATA)

KATADATA - Pemerintah menargetkan proses pembangunan proyek Central Java Power Plant 2 x 1.000 Megawatt atau yang lebih dikenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah, akan kembali dilanjutkan pada April mendatang. Pasalnya, proyek yang diklaim sebagai pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara ini sempat mangkrak hampir enam bulan gara-gara terbelit masalah pembebasan lahan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin mengakui, proses pembangunan PLTU Batang ini sempat berhenti setelah diresmikan melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Agustus tahun lalu. Penyebabnya, ada permasalahan lahan yang belum dibebaskan.

(Baca: Megaproyek Listrik, Pemerintah Baru Bangun Pembangkit 100 Megawatt)

Namun, Ridwan mengaku pemerintah telah menemukan solusi permasalahan tersebut sehingga proses pembangunannya siap dilanjutkan April mendatang. “Memang belum dibangun (kembali) sesudah groundbreaking, itu yang akan kami lanjutkan,” katanya kepada Katadata, Rabu (10/2).

Menurut dia, pemerintah saat ini hanya tinggal mengevaluasi prosedur pembebasan lahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar lokasi proyek PLTU itu. Hal ini mengacu kepada laporan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). “Komnas HAM berharap kondisi masyarakat di sana lebih baik ketimbang sekarang, itu yang kami lakukan evaluasi,” ujar Ridwan.

Sedangkan mengenai pembebasan lahan, saat ini hanya tinggal menyelesaikan persoalan administrasi, yaitu masyarakat bisa mengambil uang ganti rugi yang dititipkan pemerintah di pengadilan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum. “Sedikit lagi hanya tinggal administrasinya itu saja.”

(Baca: Kebut Megaproyek Listrik, PLN Targetkan Garap 12 GW Tahun Ini)

Sekadar informasi, proyek ini saat diresmikan pembangunannya oleh Jokowi sejatinya masih menyisakan persoalan pembebasan lahan. Persoalan itu sudah terjadi sejak tahun 2012. Saat diresmikan Jokowi, pembangunannya ditargetkan rampung 2017. Perjanjian jual beli listrik hasil PLTU tersebut pun sudah diteken tahun 2011, dengan harga 5,79 sen dolar Amerika Serikat (AS) per kilowatt jam (kWh). Namun, ternyata proyeknya tidak bisa berjalan akibat terganjal pembebasan lahan seluas 226 hektare.

(Baca: Proyek PLTU Batang Ditargetkan Siap dalam Sebulan)

Jika tidak ada perubahan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman sempat mengatakan, nilai investasi proyek PLTU Batang itu masih sebesar US$ 3,2 miliar. Pihak kontraktornya juga tak berubah, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Bhimasena Power Indonesia.

Bhimasena Power merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan asing dan lokal, yakni J-Power dengan kepemilikan 34 persen saham, Itochu 32 persen, dan PT Adaro Indonesia sebanyak 34 persen. Proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait