Menteri Rini: Pemerintah Cuma Jamin Kepastian Hukum Kereta Cepat

?Kalau perjanjian jangka panjang, harus ada komitmen dari pemberi lisensi, pemberi izin. KCIC minta jaminan izin ini jangan di tengah (jalan) ditarik, matilah mereka.?
Yura Syahrul
1 Februari 2016, 17:48
Kereta Cepat
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA - Meski pembangunannya telah diresmikan Presiden Joko Widodo, megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terbelit kontroversi berkepanjangan. Faktor utama yang paling memantik kontroversi adalah kejelasan jaminan pemerintah atas proyek senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 77 triliun tersebut.

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menegaskan, pemerintah melalui kementerian yang dipimpinnya tak pernah memberikan jaminan dalam bentuk apapun terkait dengan aspek finansial megaproyek kereta cepat itu. “Kereta cepat itu tidak ada jaminan untuk utangnya,” katanya dalam acara diskusi bertajuk “Sinergi BUMN Menjawab Tantangan dan Peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN”, di Jakarta, Senin (1/2).

Hal itu mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Menurut Rini, beleid bertanggal 6 Oktober 2015 itu memuat sikap pemerintah yang tidak memberikan jaminan finansial terkait pinjaman maupun anggaran untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Apalagi, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Artinya, lanjut dia, Kementerian BUMN bisa dianggap melakukan tindak pidana jika melenceng dari peraturan itu.

(Baca: Izin Belum Keluar, Jonan: Kelayakan Kereta Cepat Urusan Menteri BUMN)

Rini menilai, selama ini terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat perihal pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai kontraktor dan pengelola proyek itu merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN dengan perusahaan asal Cina. Untuk mendanai megaproyek itu, KCIC mengajukan pinjaman. Sebagai pemberi pinjaman, pihak kreditor tentu saja menginginkan kepastian jangka waktu konsesinya tidak berubah di tengah jalan.

Selain itu, kalau ternyata  pemerintah mengubah aturan selama masa konsesi 50 tahun yang akan merugikan KCIC karena berisiko menambah investasinya, maka pemerintah diminta memberikan jaminan untuk bernegosiasi kembali dengan KCIC. “Umpamanya sekarang konsesi diberikan 50 tahun, kemudian pemerintah mengubah saat 30 tahun jalurnya harus diganti. Nah itu (mereka) diberi jaminan kalau bisa bernegosiasi lagi. Itu saja,” kata Rini.

Karena itulah, Rini menyatakan, jaminan yang diberikan pemerintah hanyalah jaminan kepastian hukum selama KCIC beroperasi. “Kalau perjanjian jangka panjang, harus ada komitmen dari pemberi lisensi, pemberi izin. KCIC minta jaminan izin ini jangan di tengah (jalan) ditarik, matilah mereka,” katanya.

(Baca: Kementerian Perhubungan Tolak Hak Ekslusif Kontraktor Kereta Cepat)

Rini menyesalkan, banyak kabar yang belum terbukti kebenarannya telah berkembang di tengah masyarakat seputar proyek kereta cepat itu. Padahal, banyak pihak yang berkomentar itu tidak memiliki data yang mumpuni. Padahal, skema proyek kereta cepat tersebut murni business to business. “Kalau mau minta diaudit silakan diaudit, kami terbuka saja,” katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan kalau KCIC telah mendapatkan izin konsesi pengelolaan kereta cepat selama 50 tahun dari Kementerian Perhubungan maka pemerintah tidak akan membatalkan proyek itu di tengah jalan dengan alasan apapun. Namun, sebelum mengantongi izin tersebut, KCIC tetap harus memenuhi semua persyaratan yang dibuat bersama dengan Kemenhub. "Kalau dia (KCIC) mempunyai hak konsesi maka investasinya tidak akan dibatalkan sepihak oleh pemerintah," katanya.

Namun, dia enggan menjelaskan perkembangan proses perizinan proyek tersebut karena sangat tergantung kepada kemauan KCIC sendiri. "Kalau mereka tidak mau (menyepakati konsesi) ya sudah, kok susah.”

(Baca: Perpres Kereta Cepat Terbit, Ada Tiga Opsi Sumber Pendanaan Non-APBN)

Beberapa poin yang harus disepakati KCIC untuk mendapatkan izin proyek kereta cepat. Yaitu tidak adanya jaminan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masa berlaku konsesi selama 50 tahun, dan pengaturan atas hak eksklusif rute kereta cepat tersebut. "Intinya itu, tapi memang masih ada detail-detail lainnya," katanya.

Sejumlah persoalan memang masih membelit pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama terkait perizinan. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan, secara spesifik masih ada dokumen prasyarat teknis yang masih berbahasa Mandarin. Karena itu, Kementerian Perhubungan belum mengeluarkan izinnya. Apalagi beberapa dokumen tersebut merupakan syarat penting agar izin pembangunan diterbitkan. “Perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau Inggris,” katanya.

Kelengkapan izin pembangunan harus melengkapi izin usaha dan mengantongi perjanjian penyelenggaran atau konsesi. Kementerian Perhubungan semestinya bisa merampungkan izin usaha tersebut pada pekan ini. Sedangkan perjanjian konsesi kereta cepat masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan.

Reporter: Miftah Ardhian, Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait