Bisa Picu Inflasi, Pemerintah Batalkan Pajak Hewan Ternak

"Silakan kalau (Kementerian Keuangan) mau kaji ulang. Tapi saat ini, kami cabut," tukas Darmin. Ia menolak mengomentari anggapan bahwa aturan itu tanpa koordinasi terlebih dahulu. "Tanya mereka saja."
Yura Syahrul
22 Januari 2016, 18:23
Darmin Nasution
KATADATA | Arief Kamaludin
Menko Perekonomian Darmin Nasution.

KATADATA - Setelah memicu kontroversi, pemerintah akhirnya akan membatalkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap semua jenis hewan ternak impor terkecuali sapi indukan. Pasalnya, pemerintah khawatir kebijakan tersebut akan mengerek harga pangan, khususnya daging. Alhasil, kondisi itu dapat memicu inflasi yang lebih tinggi.

“Kami minta Kementerian Keuangan agar pengenaan PPN itu ditangguhkan dulu, dibatalkan dulu. Karena dampaknya berlebihan pada harga pangan strategis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seuai bertemua dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kantornya, Jakarta, Jumat (22/1).

Selanjutnya, Darmin mempersilakan Kementerian Keuangan untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut. “Silakan kalau mereka mau kaji ulang. Tapi untuk saat ini, posisinya kami cabut saja dulu,” tukasnya. Dia pun menolak mengomentari anggapan bahwa aturan itu diberlakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu. “Tanya mereka saja.”

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Astera Prima mengatakan, pihaknya akan merevisi aturan tersebut. Agar kebijakan pangan bisa sinergi, semua jenis ternak tidak akan dikenakan PPN. “Kami lakukan perbaikan, gitulah. Ini akan kami berlakukan sesuai (aturan) sebelumnya. Jadi tidak ada dampaknya,” ujar dia.

Advertisement

(Baca: Akibat Harga Pangan Melambung, BI Meramal Inflasi pada Januari)

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267 Tahun 2015 tentang kriteria dan atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam aturan tersebut, semua jenis ternak selain sapi indukan dikenakan PPN sebesar 10 persen, baik untuk kegiatan impor ataupun pembelian di dalam negeri.

Kebijakan itu langsung memantik kontroversi. Mayoritas pengusaha ternak mengeluhkan pengenaan PPN ini. Bahkan, Wakil Ketua Umum Kadin bidang industri pangan strategis Juan Permata Adoe menyatakan, banyak pengusaha ternak yang berencana menaikan harga jual ke masyarakat. Sebab, pengusaha menanggung beban pajak dua kali lipat. Seperti yang terjadi pada produsen bakso, yang harus membayar PPN impor dan PPN produksi daging menjadi bakso. Padahal, selama belasan tahun pemerintah tidak mengenakan pajak ke semua jenis ternak.

“Kementerian Pertanian itu inginnya sapi betina produktif benar-benar ingin dibebaskan bea masuk yang dimaksud, bukan PPN. Kalau bea masuk dinolkan, jauh lebih efektif penjualannya. Tapi dengan alasan tertentu kenapa larinya ke PPN,” tukas Juan.

(Baca: Harga Pangan Melambung, Inflasi Desember Tertinggi Selama 2015)

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano menambahkan, ada kesalahpahaman penafsiran oleh Kementerian Keuangan. Awalnya Kementerian Pertanian meminta agar impor sapi indukan dibebaskan dari bea masuk sebesar lima persen menjadi nol persen. Tetapi, hal itu ditafsirkan Kementerian Keuangan berupa pengenaan PPN 10 persen.

Kalau kebijakan PPN itu diberlakukan, Joni menilai produksi daging dalam negeri bakal kehilangan daya saing. “Kalau tidak ada daya saing, tunggu saja kematiannya. Oleh karena itu, kami minta dibatalkan atau tidak dilaksanakan PMK ini,” katanya.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait