Isu Reshuffle, Jokowi: Angkat dan Ganti Menteri Itu Urusan Saya

Presiden meminta para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja dengan baik dan tidak perlu memikirkan isu reshuffle.
Yura Syahrul
7 Januari 2016, 16:27
jokowi
Katadata | Arief Kamaludin

KATADATA - Kabar perombakan kabinet (reshuffle) yang berhembus semakin kencang belakangan ini, sepertinya cukup mengusik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara berturut-turut selama dua hari terakhir ini, Jokowi mengomentari kabar panas tersebut.

Pada Kamis pagi (7/1), melalui akun Twitter miliknya @jokowi Presiden meminta para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja dengan baik. Para menteri tidak perlu memikirkan isu reshuffle, karena pengangkatan dan pergantian menteri merupakan kewenangan Presiden. “Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya.”

Sehari sebelumnya, Jokowi telah menegaskan kewenangannya untuk merombak kabinet sebagai hak prerogatif presiden. “Kamu tidak usah ikut dorong-dorong, dikte-dikte. Kamu juga ikut-ikut mendesak-desak. Itu hak prerogatif presiden,” katanya saat ditanya wartawan usai menghadiri penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  Jakarta, Rabu (6/1).

Namun, saat ditanyakan siapa menteri yang belum bekerja secara maksimal sehingga perliu diganti, Jokowi menolak menjawab. "Rahasia." Yang jelas, dia meminta agar semua menteri sekarang terus bekerja dan tidak memikirkan isu reshuffle tersebut.

Advertisement

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menegaskan, kewenangannya untuk menilai kinerja menteri. "Yang menilai kinerja Menteri itu Presiden, itu prinsip, saya ulangi itu," katanya.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pembuatan peringkat kinerja kementerian dan lembaga negara (K/L) dan dipublikasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, pertengahan Desember lalu. Jokowi mengakui pernah mendapatkan laporan penilaian kinerja tersebut dari Menteri PAN-RB. Namun, Presiden tidak pernah menginstruksikan untuk menyampaikan hasil penilaian tersebut ke publik.

(Baca: Jokowi Tak Instruksikan Menteri Yuddy Publikasikan Rapor Menteri)

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, seharusnya penilaian kinerja menteri tidak disampaikan kepada publik karena cuma merupakan konsumsi untuk presiden dan wakil presiden. Selain itu, bila mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) No. 24, 25, 26 Tahun 2014 maka pihak yang memberikan masukan monitoring dan evaluasi K/L adalah Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas ketiga lembaga ini untuk melaporkannya kepada Presiden.

Ke depan, Presiden meminta agar semua kementerian dan lembaga tidak terpengaruh oleh pengumuman kinerja K/L yang dibuat Menteri Yuddy sehingga dapat tetap bekerja seperti biasanya. “Konsentrasi untuk menyelesaikan tugas masing-masing karena tahun 2016 merupakan tahun percepatan kerja sehingga kita tidak memikirkan yang begitu-begitu,” tandas Pramono.

Publikasi peringkat kinerja kementerian tersebut dikait-kaitkan dengan isu reshuffle yang berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir ini. Dari sejumlah kabar yang berkembang, perombakan kabinet akan dilakukan sebelum 15 Januari mendatang. Bahkan, beredar informasi sejumlah pos menteri yang bakal diganti berikut para calon penggantinya.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait