Jokowi akan Dilibatkan dalam Memutuskan Skema Blok Masela

"Ini proyek besar dan strategis. Harus dikonsultasikan dulu dengan pimpinan tertinggi, (yaitu) Presiden," kata Menteri ESDM Sudirman Said.
Yura Syahrul
27 November 2015, 17:14
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian ESDM

KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menanti hasil kajian pengembangan Blok Masela yang dilakukan oleh konsultan independen bertaraf internasional. Namun, sebelum mengambil keputusan , Menteri ESDM Sudirman Said akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, proyek pengembangan produksi minyak dan gas bumi di Laut Arafura, Maluku, tersebut bernilai besar.

"Ini proyek besar dan strategis. Harus dikonsultasikan dulu dengan pimpinan tertinggi, (yaitu) Presiden," katanya di Jakarta, Jumat (27/11). Bahkan, Sudirman mengaku, saat ini pun selalu melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di sisi lain, Sudirman mengungkapkan, masih ada masalah administrasi yang mengganjal sehingga hingga saat ini belum bisa dilakukan penandatanganan kontrak dengan konsultan independen. Namun, dia optimistis, masalah tersebut tidak akan mengganggu target penyelesaian kajian pengembangan Blok Masela pada akhir tahun ini. "Ini konsultan yang bukan bekerja dari nol. Ini konsultan pakai data yang sudah ada dan kami minta kajian," katanya.

Poten and Partners belum bisa menjalankan tugasnya yaitu mengkaji rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok Masela. Pasalnya, konsultan independen bertaraf internasional tersebut hingga kini belum meneken kontrak perjanjiannya. Padahal, pemerintah menargetkan kajian pengembangan blok minyak dan gas bumi di Laut Arafura, Maluku itu rampung sebelujm akhir 2015.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi menyatakan, Poten and Partners selaku konsultan independen yang mengkaji pengembangan Blok Masela belum bisa meneken kontraknya lantaran perbedaan bahasa dalam kontrak. Perusahaan konsultan komersial dengan spesialisasi dalam energi dan industri transportasi laut yang memiliki kantor di tujuh kota di seluruh dunia ini menginginkan kontrak tersebut berbahasa Inggris.

"Substansinya sudah oke, tapi draf kontraknya masih diliat orang legal-nya," kata Amien, dua hari lalu. Meski belum meneken kontrak, dia optimistis Poten and Partners tidak akan terlambat memberikan rekomendasinya kepada pemerintah. Rekomendasi itu ditargetkan bakal diserahkan kepada Menteri ESDM paling lambat 25 Desember mendatang. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan skema pengembangan Blok Masela: menggunakan skema darat (onshore) atau fasilitas terapung gas (FLNG) di laut.

(Baca: Pemerintah Tunjuk Poten and Partners Jadi Konsultan Blok Masela)

Sekadar informasi, SKK Migas sebenarnya telah menyetujui  proposal revisi PoD Blok Masela yang diajukan Inpex Masela pada 10 September lalu. PoD itu memuat rencana pengembangan blok menggunakan FLNG yang berkapasitas 7,5 juta metrik ton per tahun (mtpa). Alhasil, nilai proyeknya membengkak menjadi US$ 14,8 miliar.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas meninjau ulang PoD tersebut. Ketimbang membangun FLNG, lebih menguntungkan jika membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 600 kilometer untuk mengalirkan gas dari Blok Masela ke Kepulauan Aru di Maluku. Selain investasinya lebih murah, skema itu akan mendatangkan efek berantai berupa pengembangan wilayah Aru dan industri di dalam negeri.

(Baca: Kajian Pengembangan Blok Masela Berdasarkan Enam Aspek)

Untuk menyudahi perdebatan, Sudirman Said menggunakan konsultan independen untuk mengkaji ulang PoD Blok Masela. Awal November lalu, Poten terpilih sebagai konsultan independen dengan menyisihkan 11 kandidat lainnya karena mengajukan harga penawaran terendah. Sedangkan menurut sumber Katadata, Poten dipilih karena telah mengantongi data LNG Arun, Tangguh dan Bontang yang mendalam dan komprehensif dibandingkan kandidat lain.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait