Saingi Vietnam, Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Industri

Vietnam agresif mengembangkan kawasan industrinya. Pada periode Januari-September 2015 Indonesia berhasil menarik investasi langsung asing US$ 15,48 miliar sedangkan Vietnam sebesar US$ 11,61 miliar.
Yura Syahrul
11 November 2015, 10:53
Kawasan Industri
KATADATA | Arief Kamaludin
Antrean truk pengangkut batu dalam proses konstruksi kawasan industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

KATADATA - Pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi dengan salah satu caranya melalui pengembangan kawasan industri. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, Rabu sore (11/11). 

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, dalam kunjungan itu Presiden Jokowi akan meluncurkan program penciptaan lapangan kerja melalui sinergi investasi dengan pondok pesantren. Ini bagian dari program “Investasi untuk Rakyat”. JIIPE menjadi salah satu contoh kawasan industri buah kerjasama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta nasional.

Menurut Franky, pembangunan kawasan industri oleh pemerintah memang penting. Namun, peran dari BUMN maupun swasta nasional juga dibutuhkan untuk merealisasikan pengembangan kawasan industri tersebut. Sekadar informasi, kawasan industri JIIPE yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera merupakan hasil patungan antara PT Pelindo III (Persero) dan PT Aneka Kimia Corporindo Tbk. Komposisi sahamnya masing-masing 60 persen dan 40 persen.

JIIPE memiliki kawasan industri seluas 2.933 hektare, dilengkapi pelabuhan laut seluas 406 hektare dan kawasan hunian seluas 77 hektare. Total nilai investasi pengembangan kawasan industri ini sebesar Rp 50 Triliun. Saat ini, JIIPE memasuki masa konstruksi yang dilakukan oleh dua BUMN, yaitu PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya. Hingga kini, sudah ada lima perusahaan yang akan mengembangkan proyeknya di kawasan industri tersebut. Yaitu perusahaan smelter, petrokimia, dan pengolahan garam untuk industri.

Franky menyatakan, pemerintah akan terus mendukung pengembangan kawasan industri sebagai solusi logistik perusahaan. Persaingan untuk menarik investasi global saat ini banyak ditentukan oleh ketersediaan kawasan industri sebagai pusat investasi di suatu wilayah. “Beberapa investor yang datang ke BKPM sudah mulai membandingkan antara kawasan industri di Indonesia dengan kawasan industri di negara-negara tetangga,” katanya di Gresik, seperti dimuat dalam siaran pers BKPM, Rabu (11/11).

Ia melihat Vietnam merupakan salah satu negara pesaing yang saat ini sangat agresif mengembangkan kawasan industrinya. Mengutip data dari Financial Times, Franky mengungkapkan, pada periode Januari-September 2015 Indonesia berhasil menarik investasi langsung asing sebesar US$ 15,48 miliar atau 26 persen dari total nilai investasi langsung asing yang masuk ke kawasan ASEAN pada periode tersebut. Sedangkan nilai investasi yang masuk ke Vietnam US$ 11,61 Miliar atau 19 persen.

Karena itulah, BKPM melakukan kajian mengenai insentif-insentif yang diberikan oleh Vietnam. Insentif yang diberikan untuk mengembangkan kawasan industri itu antara lain pemberian tarif pajak 10 persen selama 15 tahun pertama, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan selama 4 tahun dan pengurangan sebesar 50 persen selama 9 tahun dan pengurangan PPh perorangan sebesar 50 persen. Selain itu, pembebasan bea masuk importasi barang modal dan bahan baku selama lima tahun sejak pertama produksi, dan perizinan melalui layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kawasan industri.

Agar tak kalah memikat dengan Vietnam, BKPM telah menyiapkan berbagai layanan investasi, termasuk izin investasi langsung konstruksi, untuk memudahkan investor yang ingin menanamkan modalnya dan mendirikan lokasi investasi di kawasan industri. “Izin konstruksi merupakan salah satu izin yang berupaya disederhanakan untuk memudahkan investor,” imbuh Franky.

Berdasarkan data BKPM, investasi pembangunan kawasan industri yang masuk dalam sektor prioritas pariwisata dan kawasan pada periode Januari-September 2015 meningkat 127,3 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 181,2 triliun. Sedangkan dari sisi minat investasi dalam kurun 22 Oktober 2014 hingga 2 Oktober 2015, senilai US$ 11 miliar.

Reporter: Redaksi
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait