Andalkan Dewan Sawit, Pemerintah Ingin Buat Standar Baru Harga Sawit Dunia

Standar harga CPO baru nantinya juga akan memperhitungkan diversifikasi pasar dalam negeri dan non-tradisional.
Yura Syahrul
30 Oktober 2015, 16:50
Sawit | KATADATA
KATADATA
Sawit | KATADATA

KATADATA - Pemerintah terus menggodok rencana pembentukan dewan negara-negara produsen utama sawit dunia yang dimotori oleh Indonesia dan Malaysia. Salah satu langkahnya adalah mempromosikan pembentukan dewan tersebut ke sejumlah forum internasional.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan, pemerintah tengah merumuskan kesepakatan pendirian dewan negara produsen sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada pertengahan November mendatang. "Setelah dari Kuala Lumpur akan dibawa ke (KTT) APEC di Manila (Filipina),” katanya di Jakarta, Jumat (30/10).

Dalam forum tersebut, menurut dia, bakal dibahas penetapan standar baru harga sawit oleh para negara utama produsen sawit dunia. Pasalnya, selama ini Harga Pokok Indonesia (HPI) selalu berkiblat ke pasar Eropa, yaitu pasar di Rotterdam, Belanda. Padahal, kawasan Eropa bukanlah produsen terbesar sawit dunia.

Menurut Rizal, ada tiga patokan untuk menentukan standar global harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Yaitu standar global yang pro-lingkungan, pro terhadap keberlanjutan (sustainability) dan pro terhadap para petani sawit di Indonesia dan Malaysia. Pasalnya, dua negara jiran ini menguasai 85 persen produksi sawit dunia. “Kami menyebutnya (standar) E+ Palm oil Producer (POP), E itu ekologi plusnya petani kecil," kata Rizal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal  Industri Argo Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, standar harga CPO baru nantinya akan memperhitungkan diversifikasi pasar dalam negeri dan non-tradisional. "Diversifikasi itu dalam jangka pendek dan jangka panjang," ujarnya.

Selain menetapkan standar baru harga sawit dunia, pemerintah berharapkan pembentukan dewan sawit dapat menciptakan kawasan industri hijau alias ramah lingkungan (green economy zone). Kawasan industri ini akan memproduksi beragam produk turunan CPO, seperti chemical dan biofuel second generation. “Biofuel second generation ini bisa dicampur dengan solar, dan juga akan buat jet fuel," imbuh Rizal.

Rencana pembentukan dewan sawit tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Bogor, 11 Oktober lalu. Sebagai dua negara utama produsen sawit dunia, Indonesia dan Malaysia menyepakati kerjasama pembentukan dewan sawit.

Saat ini, menurut Rizal, dewan sawit masih fokus di antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahap selanjutnya akan mengundang negara produsen sawit lainnya, yaitu Thailand, Brazil, Kolombia dan India. “Tapi Indonesia dan Malaysia harus kompak dulu," imbuhnya.

Saat ini, pembahasan pembentukan dewan sawit masih dalam tahap legalitas hukum dan penyusunan visi-misi serta syarat keanggotaan bagi negara-negara yang akan bergabung. Pembahasannya di bawah koordinasi Deputi Menko Kemaritiman.

Reporter: Anggita Rezki Amelia
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait