Genjot Ekspor, Kemenlu Bentuk Tim Khusus Diplomasi Ekonomi

Kemenlu akan meluncurkan situs yang memuat beragam regulasi di 155 negara. Dengan mengakses situs itu, pengusaha bisa menyusun rencana yang matang karena telah mengetahui aturan main di negara itu.
Yura Syahrul
19 Oktober 2015, 17:25
Peti Kemas Ekspor
Arief Kamaludin | Katadata
Deretan peti kemas uintuk diekspor ke luar negeri. | KATADATA

KATADATA - Kementerian Luar Negeri membentuk sebuah tim khusus diplomasi ekonomi untuk membantu para pengusaha Indonesia menemukan pasar ekspor dan investasi di luar negeri. Tim khusus ini diketuai oleh Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, dan ketua harian tim dijabat oleh Duta Besar Indonesia untuk ASEAN, Ngurah Swajaya.

Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengatakan, tugas harian tim tersebut adalah berkoordinasi dengan para duta besar di masing-masing negara untuk menjembatani para investor Indonesia dalam membuka pasar ekspor dan bernvestasi di negara tujuan. “Jadi tim itu akan menjadi delivery unit yang bertugas menjembatani kebutuhan dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi,” kata dia dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (19/10).

Pembentukan tim khusus merupakan salah satu cara Kemenlu untuk mendukung perdagangan luar negeri dan memacu ekspor. Cara lainnya adalah memetakan berbagai macam regulasi ekonomi dan perdagangan di 155 negara tujuan. Retno menyatakan, Kemenlu akan segera meluncurkan situs resmi yang memuat beragam regulasi di 155 negara. Dengan mengakses situs itu, pengusaha bisa menyusun rencana yang matang untuk masuk ke pasar suatu negara karena telah mengetahui aturan main di negara tersebut.

Usaha lain Kemenlu untuk meningkatkan ekspor adalah mempercepat urusan administratif terkait permohonan bisnis dari luar negeri. Meski bukan kementerian yang berwenang merevisi aturan atau deregulasi, menurut Retno, Kemenlu akan memberikan kepastian dalam proses administratif terkait diplomasi ekonomi. “Contohnya adalah surat permohonan bisnis. Selain 2x24 jam harus direspons, kami juga langsung berkoordinasi dengan Kadin untuk memberikan jawaban cepat,” katanya.

Di sisi lain, Retno menegaskan, pemerintah hingga kini belum menentukan sikap terhadap Trans-Pacific Partnership (TPP). Sebab, pemerintah masih melihat detail perjanjian TPP sebelum memutuskan bergabung dengan kemitraan dagang negara-negara kawasan Asia Padifik tersebut. "Kami ingin melihat dokumennya terlebih dahulu," katanya.

Hal ini juga akan menjadi topik pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama saat melawat ke negara itu pada pekan depan, "Detailnya sudah ada, tinggal list issue-nya yang dibahas," kata Retno.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah soal TPP. Namun, hal ini telah menjadi perhatian para menteri. Saat ini, pemerintah akan fokus mengejar kesepakatan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa dan kemudian TPP. Sebab, mayoritas persyaratan dalam TPP sama dengan FTA Uni Eropa. "Jadi 80 sampai 85 persen syarat FTA Uni Eropa adalah syarat TPP juga," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri fokus menggolkan FTA Uni Eropa agar tidak ketinggalan dengan negara-negara jiran. Apalagi, saat ini Vietnam telah menyepakati FTA dengan Uni Eropa. "Saya serius untuk menjalankam ini. Apalagi Presiden langsung mendatangi saya dan menanyakan hal ini," kata Lembong, beberapa waktu lalu.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait