Pelaku Migas Merasa Izin Kawasan Hutan Diskriminatif

"Kami cuma minta 4 sampai 5 hektare untuk pengeboran. Kami ikuti aturan secara good corporate governance. Tapi kalau perkebunan, IPPKH ratusan atau ribuan (ha) itu cuma sebulan."
Yura Syahrul
13 Oktober 2015, 11:59
Blok Tangguh_bp.com_1.jpg
www.bp.com

KATADATA - Pelaku usaha minyak dan gas bumi (migas) merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Menurut sumber Katadata di industri migas, untuk mendapatkan izin di kawasan hutan yang luasnya 4 hektare (ha) sampai 5 ha saja membutuhkan waktu selama 400 hari. Padahal, untuk industri perkebunan yang membutuhkan lahan ratusan hektare hanya memerlukan waktu kurang lebih sebulan.

"Kami cuma minta 4 sampai 5 hektare untuk pengeboran. Kami ikuti aturan secara good corporate governance. Tapi kalau perkebunan, IPPKH ratusan atau ribuan (ha) itu cuma sebulan," kata dia kepada Katadata, Senin (12/10).

Karena itulah, para pelaku usaha migas meminta perlakuan yang sama berupa kepastian pemberian izin usaha di kawasan hutan. “Kami tidak perlu izin sampai 15 hari, jika izin tersebut bisa keluar sampai 60 hari saja sudah sangat bagus,” tukasnya.

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang dirilis pemerintah akhir September lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang akan memperbaiki regulasi perizinan penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung. Bentuknya adalah penyederhanaan proses perizinan dengan mengubah Peraturan Menteri LHK P.16/Menhut-II/2014. Dengan begitu, izin tersebut nantinya akan keluar dalam waktu 15 hari kerja.

(Baca: Menteri Kehutanan: Izin Hutan 15 Kontraktor Migas Tak Bermasalah)

Saat ditemui Katadata dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 pada Jumat dua pekan lalu (2/10), Menteri LHK Siti Nurbaya memang tengah berupaya memangkas perizinan di lingkungan kementeriannya. Agar perizinan tersebut bisa mencapai 15 hari, izin di tingkat kepala daerah atau gubernur dibatasi maksimal hanya empat hari.

Siti_Nurbaya_Bakar.jpg
 

Selain itu, pihaknya memprioritaskan perizinan untuk sektor infrastruktur dan energi. "Dasarnya kami bantu, apalagi listrik dan gas itu prioritas," ujar Siti.

(Baca: Operasi 15 Kontraktor Migas di Hutan Konservasi Belum Berizin)

Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Elan Biantoro menyambut baik rencana Kementerian LHK tersebut. Penyederhanaan izin akan sangat membantu industri migas. Apalagi untuk daerah migas yang statusnya masih eksplorasi dan dibatasi tenggat waktu hanya enam tahun. "Dengan kepemimpinan Ibu Siti, merasa terbantu dan perubahan-perubahan. (Menteri LHK) terbuka untuk ketemu langsung," kata Elan kepada Katadata, Senin (12/10).

Dalam siaran pers Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, Senin (12/10), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursydan Baldan mengklaim, perizinan pertanahan terkait sektor kehutanan seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Rinciannya: Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari 111 hari kerja menjadi 47 hari kerja, Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang dari 90 hari kerja menjadi 52 hari kerja, dan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi dari 110 hari kerja menjadi 52 hari kerja.

Izin usaha di kawasan hutan memang kerap menghambat kegiatan perusahaan migas di Indonesia. Seperti diberitakan Katadata sebelumnya, SKK Migas pada Februari lalu mengirimkan surat edaran kepada 58 kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas. Surat itu berisi permintaan agar semua KKKS yang beroperasi di daratan (onshore) melakukan inventarisasi ulang wilayah kerjanya.

Selanjutnya, segera mengajukan dan mengurus IPPKH ke Kementerian LHK. Jika KKKS tidak segera mengajukan IPPKH maka segala risiko hukum, ekonomi atau risiko lain yang mungkin timbul bakal menjadi tanggung jawab KKKS tersebut.

Namun, hingga kini masih ada 15 kontraktor migas yang belum mengantongi IPPKH. Wakil Kepala SKK Migas M.I. Zikrullah mengungkapkan, 15 kontraktor migas itu sudah menjalankan kegiatan usaha hulu migas di kawasan hutan konservasi sebelum munculnya aturan IPPKH tahun 1999 silam. Padahal, Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan yang disempurnakan melalui UU No. 19 tahun 2004, mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait