Kadin Munculkan Opsi Baru sebagai Pengganti SKK Migas

?Hingga sekarang belum ada revisi UU. Kontrak migas yang ada sekarang ini bisa dibilang illegal karena tidak sesuai dengan konstitusi.?
Yura Syahrul
12 Oktober 2015, 19:32
Forum Grup Discussion Kadin
Arief Kamaludin|KATADATA
Suasana diskusi Forum Grup Discussion Kadin mengenai RUU Migas di Jakarta, Senin, (12/10). Pembahasan yang juga dihadiri oleh akademisi dan perusahaan Migas mengambil tema, soal RUU Migas dan putusan MK no.36/2012.

KATADATA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajukan usulan bentuk dan kelembagaan baru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Bentuk baru lembaga pengelola sektor hulu migas ini diusulkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang migas.

Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto menyatakan, kelembagaan baru SKK Migas yaitu Otoritas Pertambangan Indonesia (OPI) yang fungsinya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor keuangan. Posisinya bisa berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun peran dan tugas lembaga baru itu tidak jauh berbeda dengan SKK Migas saat ini, yaitu mengatur dan membuat kontrak dengan para kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas. “Saya berpikir ini dapat diterapkan dalam migas. Misi dari badan yang diamanatkan dalam Mahkamah Konsitusi dan UUD akan terimplementasi,” ujar Firlie saat acara Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas draf RUU Migas yang diselenggarakan Kadin di Jakarta, Senin (12/10).

Ia mengaku opsi tersebut sebenarnya telah diusulkan kepada pemerintah sejak awal tahun ini. Sebab, sejak Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Huklu Migas (BP Migas) dibubarkan tahun 2012, sebenarnya belum ada lembaga regulator hulu migas yang baru. “Hingga sekarang belum ada revisi UU. Kontrak migas yang ada sekarang ini bisa dibilang illegal karena tidak sesuai dengan konstitusi,” tukas Firlie.

Namun, dia belum bisa menjelaskan badan hukum otoritas migas yang baru tersebut karena keputusan MK belum jelas mengenai definisi badan usaha. Badan usaha ini sering dimaknai dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang berada dalam Kementerian BUMN. Sedangkan OPI ini akan tunduk di bawah Kementerian ESDM.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (GUSPEN Migas) Kamaludin Hasyim setuju dengan konsep OPI sebagai pengganti SKK Migas. “Ini dapat menjadi opsi keempat dalam menentukan kelembagaan SKK Migas ke depan,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah masih mempertimbangkan tiga opsi kelembagaan SKK Migas. Pertama, mengoperasikan SKK Migas seperti saat ini. Kedua, SKK Migas melebur ke PT Pertamina (Persero). Ketiga, SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus.

Pemerintah condong kepada opsi BUMN Khusus. Meski bukan bagian dari pemerintah, BUMN Khusus ini nantinya tetap di bawah pembinaan Kementerian ESDM. Dengan menjadi badan usaha khusus, pemerintah akan terbebas dari risiko hukum atas keputusan yang diambil di kemudian. Sebab, BUMN khusus itulah yang akan langsung membuat kontrak atau perjanjian perdata dengan kontraktor migas.

Posisi baru SKK Migas dan keberadaan BUMN Khusus tersebut akan diatur dalam revisi UU Migas. Revisi beleid itu merupakan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masuk dalam program legislatif nasional (Prolegnas) tahun 2015. Saat ini, pembahasannya di DPR masih tahap pengkajian naskah akademi calon beleid anyar tersebut.

Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha pernah menyatakan, SKK Migas belum tentu menjadi BUMN Khusus. Adapun opsi SKK Migas bergabung kembali dengan Pertamina tidak akan terjadi selama status Pertamina masih BUMN.

Jika SKK Migas mau digabungkan dengan Pertamina maka kelembagaannya harus diubah. " Kalau masih menganut UU BUMN, Pertamina seperti sekarang ini. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi," katanya.

Reporter: Anggita Rezki Amelia, Manal Musytaqo
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait