Bankir yang Melawan Pandemi dengan Data dan Riset

Tugas berat itu diterima Budi Gunadi Sadikin di pengujung 2020, tepatnya tanggal 23 Desember. Mantan Wakil Menteri BUMN itu ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Pergantian jabatan strategis ini dilakukan di tengah badai pandemi dengan semakin meningkatnya penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Tugas yang diberikan Jokowi kala itu mahaberat: sarjana fisika nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung ini harus memastikan program vaksinasi Covid-19 berjalan mulus kepada 180 juta penduduk Indonesia. Apalagi pada akhir 2020, vaksin pertama yakni CoronaVac bikinan Sinovac telah tiba dari Cina.

Namun belum juga memulai pekerjaannya, Budi disambut pesimisme publik. Sejumlah pihak meragukan kemampuannya karena latar belakangnya yang bukan dokter atau akademisi di bidang kesehatan. Ia adalah seorang bankir yang banyak menghabiskan kariernya di industri keuangan hingga menjadi Direktur Utama Bank Mandiri.

Sebenarnya Budi bukan pertama kali ini harus berhadapan langsung dengan penanganan pandemi. Saat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ia terlibat langsung untuk pengadaan alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR), obat, hingga alat kesehatan oleh BUMN farmasi.

Budi pun menjelaskan bahwa latar belakangnya bahkan tidak sesuai dengan kariernya selama ini. Namun hal tersebut tak menjadi halangan.

“At the end of the day kita tidak bekerja sendiri, tapi ada sistem. Di Kemenkes ada 48 ribu pegawai dan ada banyak dokter,” kata Budi dalam suatu wawancara khusus dengan Najwa Shihab, 7 Januari 2020.

Budi Gunadi Sadikin.

Awal 2021, Budi memulai pekerjaan besar untuk menyuntikkan jutaan dosis kepada masyarakat. Awalnya, suntikan diberikan kepada tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi Covid-19.

Setelah itu, vaksin diberikan kepada masyarakat umum yang dimulai secara simbolik kepada Jokowi pada 13 Januari 2021. Tantangan berat yang dihadapi Budi adalah memastikan vaksin bisa menjangkau masyarakat hingga pelosok. Sedangkan setiap batch vaksin memiliki tanggal kedaluwarsa sehingga perlu didistribusikan secara cepat.

Ia juga menghadapi tantangan besar yakni keengganan masyarakat mengikuti vaksinasi. Dari sejumlah survei, beberapa alasan publik tak mau divaksinasi antara lain karena takut efek samping, tak percaya khasiatnya, merasa sehat, hingga faktor kehalalan. “Itu memang ternyata lebih kompleks daripada yang kami duga sebelumnya.”

Berbagai upaya dilakukan untuk memudahkan distribusi vaksin hingga meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan korporasi, personel TNI dan Polri hingga para tokoh agama.

Hasilnya, angka vaksinasi yang semula minim dan berjalan lambat, secara bertahap meningkat dan makin meluas. Hingga Mei 2021 alias sebelum Indonesia diamuk badia varian Delta, sebanyak 16,4 juta orang telah disuntuk vaksin dosis pertama dan 10,6 juta orang berstatus vaksinasi lengkap.