Pemerintah Bayar Tunggakan Dana BBM TNI ke Pertamina Rp 8,4 Triliun

"BBM TNI yang diambil dari Pertamina itu belum dibayar. Itu kami usulkan untuk dilunasi sebagian untuk kurangi beban cash flow Pertamina."
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
7 Juli 2017, 14:36
BBM solar AK
Arief Kamaludin|KATADATA
Petugas pengisian bahan bakar melayani pembeli di sebuah SPBU di Jakarta.

Pemerintah berencana membayar utang sebesar Rp 8,4 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Utang itu muncul setelah Pertamina menalangi terlebih dahulu beban selisih harga keekonomian dengan harga jual bahan bakar minyak (BBM) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pangkal soalnya, pemerintah menahan harga jual BBM sejak tahun lalu meskipun harga minyak dunia menunjukkan tren kenaikan. Alhasil, Pertamina harus menanggung beban selisih harga jual. Jika beban itu terus membesar maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Pertamina.

(Baca: Harga BBM dan Elpiji Tak Naik, Anggaran Subsidi Bengkak Rp 25,8 T)

Untuk itulah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pemerintah berencana membayar sebagian utang selisih harga BBM yang dipakai TNI ke Pertamina sebesar Rp 8,4 triliun. Anggarannya dimasukkan dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"BBM TNI yang diambil dari Pertamina itu belum dibayar. Itu kami usulkan untuk dilunasi sebagian untuk kurangi beban cash flow Pertamina," ujar Askolani usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/7) sore.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan, pelunasan piutang Pertamina ini rencananya akan dilakukan pemerintah pada Semester II-2017. Tujuannya untuk menjaga keuangan Pertamina yang menanggung selisih harga BBM dengan harga keekonomian.

"Semester II kami akan melihat dari sisi pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini dipakai oleh institusi, seperti TNI, yang belum terbayarkan. Kami akan menggunakan itu," katanya.

Meski begitu, Pertamina masih harus menanggung beban selisih harga jual dengan harga keekonomian karena mengikuti keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM pada awal Juli ini. Kebijakan ini rencananya akan dipertahankan setidaknya hingga September nanti.

(Baca: Jaga Defisit, Pemerintah Sepakat Pertamina Talangi Subsidi Energi)

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN sudah sepakat Pertamina menanggung beban itu terlebih dahulu.

Sebelumnya, Pertamina mengklaim jumlah beban penjualan Premium dan Solar yang ditanggungnya selama paruh oertama tahun ini mencapai Rp 15 triliun. Angka ini terus bertambah jika harga BBM tidak naik lagi sampai akhir tahun. “Pertamina yang menanggung (harga Premium), karena memang tidak ada anggaran subsidinya,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Muchamad Iskandar.

Sedangkan Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman mengatakan, pemerintah berutang sekitar Rp 35 triliun terkait subsidi LPG, BBM, dan bahan bakar untuk TNI. Bahkan, menurut Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, jumlah tunggakan piutang Pertamina kepada pemerintah lebih besar yaitu mencapai Rp 40 triliun.

Di sisi lain, kinerja Pertamina pada awal tahun ini tidak sekinclong tahun lalu. Laba bersih BUMN energi ini tergerus akibat kenaikan harga minyak dan beban penjualan BBM.

Laba bersih Pertamina pada kuartal I tahun ini mencapai US$ 760 juta. Jumlahnya merosot 24,75 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 1,01 miliar.

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait