Pemerintah Bayar Tunggakan Dana BBM TNI ke Pertamina Rp 8,4 Triliun
Pemerintah berencana membayar utang sebesar Rp 8,4 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Utang itu muncul setelah Pertamina menalangi terlebih dahulu beban selisih harga keekonomian dengan harga jual bahan bakar minyak (BBM) kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pangkal soalnya, pemerintah menahan harga jual BBM sejak tahun lalu meskipun harga minyak dunia menunjukkan tren kenaikan. Alhasil, Pertamina harus menanggung beban selisih harga jual. Jika beban itu terus membesar maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi keuangan dan arus kas Pertamina.
(Baca: Harga BBM dan Elpiji Tak Naik, Anggaran Subsidi Bengkak Rp 25,8 T)
Untuk itulah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, pemerintah berencana membayar sebagian utang selisih harga BBM yang dipakai TNI ke Pertamina sebesar Rp 8,4 triliun. Anggarannya dimasukkan dalam usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
"BBM TNI yang diambil dari Pertamina itu belum dibayar. Itu kami usulkan untuk dilunasi sebagian untuk kurangi beban cash flow Pertamina," ujar Askolani usai Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (6/7) sore.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan, pelunasan piutang Pertamina ini rencananya akan dilakukan pemerintah pada Semester II-2017. Tujuannya untuk menjaga keuangan Pertamina yang menanggung selisih harga BBM dengan harga keekonomian.
"Semester II kami akan melihat dari sisi pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran BBM yang selama ini dipakai oleh institusi, seperti TNI, yang belum terbayarkan. Kami akan menggunakan itu," katanya.
