Ikut Seleksi Calon Ketua OJK, Wimboh Dorong Sinergi Kebijakan

Asep Wijaya
5 Juni 2017, 15:42
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang sidang Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/6). Dalam paparan presentasinya di hadapan anggota Komisi DPR yang dipimpin Melchias Markus Mekeng, Wimboh menyoroti pentingnya sinergi kebijakan OJK dengan instansi lain di pemerintahan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York tahun 2012 ini mengatakan, sinkronisasi kebijakan dengan instansi lain harus dilakukan. Alasannya, kebijakan instansi lain berpotensi memberikan pengaruh lain terhadap kondisi keuangan.

Advertisement

Wimboh menekankan sinergitas atau sinkronisasi kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada tataran formal seperti melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) atau dokumen kesepakatan lain. Jalinan informal juga harus dibangun antarinstansi pemerintah yang memperhatikan sektor jasa keuangan.

“Sentuhan informal penting juga untuk menyampaikan pesan-pesan dan sinergi,” katanya di hadapan anggota DPR dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK periode 2017-2022, Senin (5/6).

Selain sinergitas kebijakan, Wimboh menekankan penguatan kebijakan. Prioritasnya jika terpilih menjadi Ketua OJK adalah menyasar kantong-kantong perekonomian yang lambat dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Ia juga memberikan perhatian pada kebijakan mikro terkait upaya mendorong kemajuan UMKM dan penerapan teknologi. “Ini (penerapan teknologi) merupakan kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi,” ujarnya.

Selain menyoroti sinergitas kebijakan, Wimboh menyebutkan tiga poin penting dalam paparannya yang berjudul "Stabilitas Keuangan menuju Pembangunan Berkeadilan yang Inklusif". Poin pertama terkait upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut harus merangsang pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran.  Kebijakan juga harus bisa mengendalikan krisis melalui upaya mitigasi.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement