Ikut Seleksi Calon Ketua OJK, Wimboh Dorong Sinergi Kebijakan

Asep Wijaya
5 Juni 2017, 15:42
Rapat Paripurna DPR
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Suasana saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang sidang Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/6). Dalam paparan presentasinya di hadapan anggota Komisi DPR yang dipimpin Melchias Markus Mekeng, Wimboh menyoroti pentingnya sinergi kebijakan OJK dengan instansi lain di pemerintahan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) di New York tahun 2012 ini mengatakan, sinkronisasi kebijakan dengan instansi lain harus dilakukan. Alasannya, kebijakan instansi lain berpotensi memberikan pengaruh lain terhadap kondisi keuangan.

Wimboh menekankan sinergitas atau sinkronisasi kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada tataran formal seperti melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) atau dokumen kesepakatan lain. Jalinan informal juga harus dibangun antarinstansi pemerintah yang memperhatikan sektor jasa keuangan.

“Sentuhan informal penting juga untuk menyampaikan pesan-pesan dan sinergi,” katanya di hadapan anggota DPR dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK periode 2017-2022, Senin (5/6).

Selain sinergitas kebijakan, Wimboh menekankan penguatan kebijakan. Prioritasnya jika terpilih menjadi Ketua OJK adalah menyasar kantong-kantong perekonomian yang lambat dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Ia juga memberikan perhatian pada kebijakan mikro terkait upaya mendorong kemajuan UMKM dan penerapan teknologi. “Ini (penerapan teknologi) merupakan kesempatan bagi anak muda untuk berkreasi,” ujarnya.

Selain menyoroti sinergitas kebijakan, Wimboh menyebutkan tiga poin penting dalam paparannya yang berjudul "Stabilitas Keuangan menuju Pembangunan Berkeadilan yang Inklusif". Poin pertama terkait upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut harus merangsang pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran.  Kebijakan juga harus bisa mengendalikan krisis melalui upaya mitigasi.

“Tapi, stabilitas saja tidak cukup, harus juga kembali mempertimbangkan sinergi untuk pembangunan berkeadilan yang inklusif,” katanya.

Kedua, tantangan dan dinamika di sektor jasa keuangan. Dalam catatannya, kantong pertumbuhan ekonomi hanya berpusat di kota besar dan Pulau Jawa. Wimboh menjanjikan akan merangsang pembangunan ekonomi dari daerah pinggiran.

Ia juga menyoroti aspek Gini Rasio yang masih stagnan. Suatu kebijakan sektor keuangan harus merangsang pendapatan berpenghasilan rendah. Catatan ini menjadi rujukan penerbitan kebijakan jika ia terpilih menjadi Ketua OJK.

Wimboh juga mengatakan, potensi permintaan produk syariah di Indonesia sangat besar. Untuk itu, dia berencana mendirikan pusat keuangan syariah atau Sharia Financial Center. “Kita bisa melakukan ini karena punya potensi yang besar."

Ketiga, transformasi OJK. Wimboh akan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga tersebut. Caranya, melalui peningkatan kapasitas SDM dan mengundang ahli di sektor jasa keuangan.

Seleksi Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 telah masuk tahap uji kelayakan dan kepatutan. Komisi XI DPR melakukan fit and proper test kepada 14 calon pimpinan OJK yang terdiri atas klaster calon ketua, calon wakil ketua dan calon anggota.

Calon Ketua OJK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan adalah Wimboh Santoso dan Sigit Pramono. Sedangkan calon Wakil Ketua OJK yang menjalani fit and proper test hari in adalah Agus Santoso dan Riswinandi Idris.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait