Redam Inflasi Jelang Ramadan, BI Tahan Suku Bunga Acuan

"BI tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang bersumber dari global maupun domestik," kata Agus Martowardojo.
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
18 Mei 2017, 20:18
Gubernur BI, Agus Martowardojo
Arief Kamaludin|KATADATA
Gubernur BI Agus Martowardojo

Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI 7-Days Repo Rate sebesar 4,75 persen pada medio Mei ini. Keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan menjelang Bulan Ramadan dan kemungkinan kenaikan suku bunga dana Amerika Serikat (AS), Fed Fund Rate, pada Juni mendatang.

Gubernur BI Agus DW. Martowardojo menyatakan, kebijakan BI menahan bunga acuan juga mempertimbangkan risiko kenaikan inflasi menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Apalagi, pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada semester II mendatang.

Karena itu, BI akan fokus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi pada kisaran target empat plus minus satu persen. "Kami ikuti sampai Juni dan sama-sama tahu memasuki Ramadan. Di luar negeri, kami waspadai kemungkinan besar Fed Rate naik pada Juni," kata dia usai Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (19/5).

Bulan depan, bank sentral AS (The Fed) diperkirakan akan menaikkan Fed Rate. Bahkan, berdasarkan kajian BI, rencana menaikkan lagi suku bunga dana AS pada Desember nanti kemungkinan akan dipercepat menjadi bulan September.

Kebijakan ini pastinya akan berpengaruh pada pengetatan likuiditas di dunia, termasuk Indonesia. "Kami masih terus mengkaji bagaimana kebijakan fiskal dan perdagangan dari AS karena ini nanti akan berpengaruh pada dunia," ujar Agus.

Selain itu, bank sentral AS juga akan menurunkan neraca keuangannya dari posisi saat ini US$ 4,5 miliar. Risiko dari luar negeri yang juga dipantau oleh BI, yakni kondisi geopolitik di Semenanjung Korea Utara.

Karena itulah, BI memutuskan mempertahankan BI 7-Days Repo Rate sebesar 4,75 persen. Adapun, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 4 persen dan Lending Facility tetap 5,5 persen, yang berlaku efektif sejak 19 Mei 2017.

Keputusan tersebut konsisten dengan upaya BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mendorong proses pemulihan perekonomian domestik. "BI tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang bersumber dari global maupun domestik," kata Agus.

Dari dalam negeri, juga ada risiko berupa penyesuaian harga oleh pemerintah (administered price) seperti harga BBM yang rencananya akan dikaji pada Semester mendatang. Begitu juga dengan penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk golongan 900 Volt Ampere (VA) nonsubsidi. Apalagi, menjelang puasa ini juga ada kemungkinan kenaikan harga pangan dari sisi harga yang bergejolak (volatile food).

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait