Apindo Yakin Perusahaan Bisa Hadapi Risiko Rugi Kurs Utang Valas

"Kalau perusahaannya sudah bisa melakukan utang luar negeri berati dia ada di skala tertentu. Harusnya mereka sanggup."
Miftah Ardhian
8 Maret 2017, 19:53
Uang dolar
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yakin perusahaan mampu mengelola utang valuta asing (valas) atau utang luar negerinya meski belum melakukan lindung nilai (hedging). Alasanya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk mengatur risiko yang bisa terjadi akibat fluktuasi nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Industri Keuangan Non-Bank Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan, pihaknya mengapresiasi peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengharuskan perusahaan melakukan hedging sebesar 25 persen dari utang valasnya. Namun, memang masih ada beberapa perusahaan yang belum melakukan kewajiban tersebut.

Siddhi mengatakan, regulator tidak perlu khawatir lantaran perusahaan-perusahaan yang belum melakukan hedging ini dinilai dapat mengantisipasi risiko yang bisa terjadi. "Kalau perusahaannya sudah bisa melakukan utang luar negeri berati dia ada di skala tertentu. Harusnya mereka sanggup," katanya di Jakarta, Rabu (8/3).

(Baca: 173 Perusahaan Berpotensi Rugi Kurs dari Utang Valas)

Di tengah perekonomian yang masih belum stabil, ditambah dengan adanya kecenderungan bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikan suku bunganya, nilai tukar rupiah akan semakin berfluktuasi.. Karena itu, Siddhi tetap menyarankan agar semua perusahaan tetap melakukan lindung nilai utang valasnya.

Sebelumnya, BI  mencatat, 173 perusahaan non-bank yang berisiko mengalami kerugian kurs lantaran belum melakukan lindung nilai. Padahal, sesuai peraturan BI, perusahaan nonbank yang memiliki utang luar negeri wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, di antaranya dengan melakukan hedging.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo memaparkan, terdapat 2.700 perusahaan yang wajib melaporkan utang luar negerinya kepada bank sentral. Namun, dari jumlah tersebut, baru 2.557 yang sudah melapor. Artinya ada 143 perusahaan yang belum melapor.  

Adapun, yang sudah melakukan hedging baru 2.527 perusahaan. Ini artinya, ada 173 perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya. Padahal, hedging bermanfaat bukan hanya untuk mencegah  perusahaan mengalami kerugian kurs, tapi juga menjaga stabilitas pasar valuta asing.

"Hedging bisa membuat debitur yang melakukan terhindar dari selisih kurs dan tidak membuat masuk ke pasar forward   secara mendadak," kata Dody di kantornya, Jakarta, Selasa (7/3). (Baca: DBS Ramal Bunga The Fed Naik 4 Kali, Rupiah Terancam Melemah)

Sesuai Peraturan BI (PBI) Nomor 16/21/2014 tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank, bank sentral mewajibkan perusahaan memenuhi rasio hedging minimum yaitu 25 persen terhadap selisih negatif antara aset dan kewajiban valas. Kewajiban valas yang dimaksud yakni yang akan jatuh tempo dalam waktu nol sampai tiga bulan dan lebih dari tiga bulan sampai enam bulan. 

Menurut Dody, ketentuan tersebut semestinya diterapkan secara penuh mulai tahun ini. Sebelumnya, pada 2015, korporasi nonbank hanya perlu memenuhi rasio hedging sebesar 20 persen. Sesuai peraturan BI, hedging juga wajib dilakukan melalui perbankan domestik. 

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait