BI Catat Inflasi Pekan Kedua Februari 0,35 Persen

Inflasi dari komponen harga-harga yang bergejolak (volatile food) berasal dari harga cabai.
Desy Setyowati
11 Februari 2017, 07:00
Pasar cabai
ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Aktivitas di Pasar Kreneng, Denpasar, Sabtu (7/1/2017).

Memasuki bulan Februari ini, laju inflasi tampaknya masih belum surut. Bank Indonesia (BI) memantau inflasi hingga pekan kedua bulan ini mencapai 0,35 persen. Salah satu pengerek laju inflasi adalah harga cabai yang meningkat karena produksinya menurun.

"Inflasi kami (survei BI) di Februari diperkirakan 0,35 persen," kata Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (10/2). (Baca: Pemerintah Optimistis Inflasi Tinggi Tak Akan Berlanjut Tahun Ini)

Ia merinci, inflasi dari komponen harga-harga yang bergejolak (volatile food) berasal dari harga cabai. Harga cabai masih tinggi karena produksinya menurun akibat musim hujan. Sebaliknya, harga bahan pangan yang lain, seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang merah, masih mencatatkan penurunan harga (deflasi).

Di sisi lain, komponen inflasi dari harga yang diatur pemerintah (administered prices) pada bulan ini masih dipengaruhi oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Sedangkan kenaikan biaya pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang sempat mengerek inflasi pada Januari lalu, bulan ini sudah tidak memberikan pengaruh.

(Baca: Inflasi Januari 2017 Sebesar 0,97 Persen, Tertinggi Sejak 2015)

"(Inflasi) Februari ini kalau dilihat surveinya, dampak kenaikan TDL masih ada dan juga kenaikan dari beberapa volatile food seperti cabai masih ada. Tapi kalau untuk daging dan telur ayam, bawang merah masih dalam kondisi deflasi," ujar Agus.

Secara keseluruhan, BI memperkirakan inflasi sepanjang tahun ini berkisar empat persen plus minus satu persen. Namun, pemerintah dan BI perlu mewaspadai laju inflasi yang bergerak cepat sejak awal tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Januari lalu sebesar 0,97 persen.

BI melihat tantangan laju inflasi ke depan masih besar, yang berasal dari komponen harga-harga yang diatur pemerintah. Komponen itu antara lain TDL dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia.

BI berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) agar penyesuaian harga dilakukan pada saat inflasi rendah. "Kami sepakat kalau ada penyesuaian, misalnya elpiji dan BBM, akan diatur supaya waktunya dilakukan pada saat inflasi rendah,” kata Agus.

Dia menghitung, pada bulan April-Mei merupakan musim panen sehingga inflasi akan rendah. “Jadi mungkin bisa dilakukan aktivitas efektif penyesuaian administered prices," kata Agus. (Baca: Konsumen Prediksi Tekanan Kenaikan Harga Hingga Juli 2017)

Selain itu, pemerintah harus memastikan program beras keluarga sejahtera (rastra) berjalan efektif. Hal ini akan membantu daya beli masyarakat dan mengurangi risiko kenaikan harga dari sisi volatile food, seperti beras.

Agus juga merekomendasikan agar skema pembiayaan value chain (konsep rantai nilai) bisa efektif dilakukan oleh perbankan kepada petani melalui kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) ataupun untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini bisa membantu petani dalam berproduksi hingga menyimpan hasilnya yang akan berdampak positif terhadap penurunan harga pangan.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait