BI Pantau Penyaluran KUR 75 Persen Terpusat di Jawa dan Sumatera

Penyaluran KUR harus diarahkan untuk usaha yang baru berdiri (start up), sektor kreatif atau supermikro.
Desy Setyowati
9 Februari 2017, 16:20
Bank Indonesia
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 94,4 triliun hingga akhir tahun lalu. Serapannya masih di bawah target sebesar Rp 100 triliun. Bank Indonesia (BI) menyoroti beberapa persoalan yang perlu dibenahi agar alokasi dana KUR terserap seluruhnya.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran dana KUR sebesar Rp 110 triliun. Gubernur BI Agus D. W. Martowardojo menyodorkan lima rekomendasi untuk mengoptimalkan penyalurannya. Rekomendasi itu berangkat dari pencapaian sebelumnya.

Pertama, pemerataan distribusi KUR agar tidak terkonsentrasi pada beberapa bank atau wilayah. Saat ini, penyaluran KUR berdasarkan sebaran pulau masih terfokus di Pulau Jawa sebesar 54,6 persen dan Sumatera 20,2 persen atau totalnya 74,8 persen. Sisanya di Sulawesi 9,4 persen; Bali dan Nusa Tenggara 7,4 persen; Kalimantan 6,1 persen; Papua 1,6 persen; dan Maluku 0,7 persen.

Begitu pula dengan bank yang menyalurkan KUR, masih terkonsentrasi di satu bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp 69,5 triliun pada tahun lalu. Sedangkan bank lainnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

(Baca: 17 Bank Swasta Belum Penuhi Target Penyaluran Kredit UMKM)

Kedua, penyaluran KUR harus diarahkan untuk usaha yang baru berdiri (start up), sektor kreatif atau supermikro. Ketiga, meminimalisir penyaluran KUR ke debitur yang sudah dapat kredit komersial dari bank.

Keempat, menurunkan suku bunga KUR secara bertahap. Dengan begitu, tidak menimbulkan masalah bagi perbankan yang tidak terpilih namun juga menyalurkan kredit serupa, seperti bank kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I.

Kelima, pada saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berikutnya, perlu menyediakan penjaminan secara berkesinambungan kepada penerima KUR.

"Selama pinjaman harus diberi subsidi terus (tidak masalah). Kalau tidak, nanti saat bunga balik ke 12 persen menyulitkan debitur," kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (9/2).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah pada tahun ini fokus meningkatkan penyaluran KUR ke sektor produktif. Catatannya, penyaluran KUR ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan hanya 17,3 persen dari total KUR. Sedangkan ke sektor perdagangan mencapai 66,2 persen.

(Baca: Sri Mulyani Dorong LPEI Biayai Sektor Manufaktur dan UMKM)

Sektor produktif lainnya yakni perikanan dan industri pengolahan pun hanya mendapat 1,2 persen dan 4,1 persen. Padahal, kedua bidang ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pajak, dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, tahun ini, pemerintah akan menaikan porsi KUR ke sektor pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan menjadi 40 persen dari sebelumnya  22,6 persen. "Bukan berarti yang lain tidak produktif, tapi kalau perdagangan biar pinjam (bunganya) yang lebih mahal saja," kata Darmin.

Tahun ini, pemerintah juga sudah menyediakan cadangan sebesar Rp 4 triliun dari total Rp 110 triliun untuk bank yang sudah menyehatkan kondisi keuangannya dan kemudian ingin mengikuti program penyaluran KUR. "Kami sisakan siapa tahu ada yang lapor ke Otoritas Jasa Keuanga  (OJK), 'saya sekarang sudah sehat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) turun'. Diajukan satu sampai dua minggu kemudian dapat plafon," ujar Darmin.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait