Darmin Dukung Sri Mulyani Putuskan Hubungan dengan JP Morgan

Hak mereka (melakukan riset). Tapi sebetulnya masing-masing harus ada tanggung jawabnya mengenai kebenarannya."
Miftah Ardhian
3 Januari 2017, 12:48
Darmin Sri Mulyani
Arief Kamaludin | Katadata

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan semua hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank NA. Alasannya, bank investasi asal Amerika Serikat itu membuat riset tentang kondisi perekonomian Indonesia yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Menurut Darmin, langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan tersebut sudah tepat. "Bahwa Kementerian Keuangan sudah mengambil langkah yang baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12). Meskipun di sisi lain, pemerintah memang harus tetap meningkatkan kinerjanya untuk terus memberikan kemudahan dalam menarik investasi ke Indonesia.

Darmin mengakui, pemerintah tidak mengetahui standar yang digunakan oleh lembaga-lembaga riset dalam membuat laporan dan rekomendasi investasi kepada para pelanggannya. Jadi, hasil riset yang dibuat sepenuhnya memang merupakan hak lembaga-lembaga tersebut.

(Baca: Kementerian Keuangan: JP Morgan Buat Riset Tak Kredibel)

Advertisement

Namun, Darmin menekankan, hasil riset tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya, menurut dia, rekomendasi investasi di Indonesia yang dikeluarkan oleh JP Morgan berbeda jauh dengan hasil riset lembaga-lembaga sejenis lainnya. "Hak mereka (melakukan riset). Tapi sebetulnya masing-masing harus ada tanggung jawabnya mengenai kebenarannya."

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah menghentikan kerja sama dengan JP Morgan sebagai bank persepsi dan dealer utama obligasi negara. Penyebabnya, dalam riset terakhirnya pada November 2016 lalu, JP Morgan menurunkan rekomendasi investasi di Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”.

Padahal, pemerintah menilai rekomendasi itu tidak tepat jika mengacu kepada kondisi ekonomi di dalam negeri. Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lima persen tahun 2016 masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain.

Hal tersebut semestinya menjadi pertimbangan JP Morgan dalam membuat kajian dan rekomendasinya. "Assessment (penilaian) JP Morgan tidak dapat kami mengerti. Kalau kami bandingkan negara lain, rasanya Indonesia tidak sejelek yang dikatakan JP Morgan,” ujar Suahasil kepada Katadata, Senin (2/1) malam.

(Baca: Riset Dianggap Ganggu Stabilitas, JP Morgan Diputus Pemerintah)

Meski begitu, JP Morgan tidak dapat memberikan penjelasan yang kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan atas risetnya itu. “Waktu dikonfirmasi ke JP Morgan, penjelasannya tidak kredibel.”

Suahasil menyayangkan sikap JP Morgan tersebut. Bahkan, dia menganggap langkah JP Morgan itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai spekulasi di pasar. "Kalau ada yang mau menempatkan Indonesia sebagai sasaran spekulasi, berarti mindset-nya tidak sejalan dengan kami,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Kementerian Keuangan memutuskan tidak lagi memakai jasa JP Morgan, baik sebagai dealer utama di pasar surat utang negara (SUN) maupun sebagai bank persepsi untuk penerimaan negara.

Keputusan pemerintah mengakhiri hubungan tersebut telah disampaikan Sri Mulyani kepada JP Morgan melalui surat bertanggal 17 November 2016. Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga mengakhiri kerja sama dengan JP Morgan sebagai bank persepsi per 1 Januari 2017. Alhasil, JP Morgan tidak boleh lagi menerima setoran penerimaan negara Indonesia dari siapapun.

Pada 13 November lalu, JP Morgan memang membuat riset mengenai kondisi pasar keuangan di Indonesia pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Dalam riset yang dikutip oleh blog Barron’s Asia, situs berita investasi berpengaruh asal AS, JP Morgan menyebutkan imbal hasil surat utang tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen menjadi 2,15 persen pasca terpilihnya Trump.

(Baca: Gara-Gara Riset, Pemerintah Jatuhkan Sanksi ke JP Morgan)

Kenaikan tingkat imbal hasil dan gejolak pasar obligasi ini mendongkrak risiko premium di pasar negara-negara yang pasarnya berkembang (emerging market). Hal ini memicu kenaikan Credit Default Swaps (CDS) Brasil dan Indonesia, sehingga berpotensi mendorong arus dana keluar dari negara-negara tersebut.

Bersandarkan kepada riset tersebut, JP Morgan merekomendasikan pengaturan ulang alokasi portofolio para investor. Sebab, JP Morgan memangkas dua level rekomendasi Indonesia dari “overweight” menjadi “underweight”.

Sekadar catatan, pasca kemenangan Trump pada 9 November 2016, pasar modal dan obligasi global bergejolak, termasuk di Indonesia. Puncaknya terjadi pada 11 November 2016. Saat itu, nilai tukar rupiah sempat menembus 13.800 per dolar AS. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4,01 persen. Bank Indonesia (BI) mencatat, dana asing yang keluar dari Indonesia mencapai Rp 16 triliun dalam tempo sepekan perdagangan, yaitu 9 sampai 14 November 2016.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait