Jumlah Tabungan Minim, Jokowi Soroti Biaya Administrasi di Bank
Jumlah kepemilikan tabungan bank di Indonesia tercatat masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Padahal, dana tabungan itu bisa bermanfaat untuk mendukung program pembangunan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan menanggapi keluhan masyarakat mengenai biaya administrasi tabungan yang memberatkan.
Menurut Presiden, potensi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan kekuatan bagi perekonomian. Jadi, semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat, tentunya akan menggerakkan roda perekonomian. Ketersediaan dana itu dapat disalurkan guna investasi, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.
"Dengan penduduk sebesar itu, kita tidak ingin hanya menjadi konsumen pasar, tetapi menjadi kekuatan produktif, yang gemar menabung, memiliki ethos kerja yang tinggi dan aktif menggerakkan perekonomian," ujar Jokowi dalam acara "Ayo Menabung" sebagai peringatan Hari Menabung Sedunia di Jakarta, Senin (31/10).
Presiden mengajak seluruh masyarakat menabung melalui berbagai produk keuangan dan menjadikan kegiatan gemar menabung sebagai sebuah budaya. "Jangan lagi menyimpan uang di bawah bantal, atau di bawah kasur, kita kurangi budaya konsumtif menjadi budaya produktif," katanya.
Jokowi mengungkapkan, saat program pengampunan pajak (tax amnesty) baru diketahui adanya masyarakat yang menyimpan uang Rp 1 triliun di bawah kasur. "Yang menyimpan di bawah kasur sebesar Rp 1 triliun harus diupayakan semua masuk ke perbankan," ujarnya.
Untuk itu, perbankan harus dapat mendorong masyarakat untuk lebih mudah menabung. Presiden juga menghimbau kepada bank untuk menanggapi keluhan masyarakat terhadap biaya administrasi tabungan. "Saya titip kepada seluruh pimpinan bank yang masih ada keluhan tentang fee, kalau tabungan kecil kadang tergerus oleh biaya tabungan," katanya.
