Lifting Minyak Naik, Pemerintah Kerek Target Penerimaan 2017
Pemerintah meningkatkan target belanja dan penerimaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Peningkatan anggaran negara tahun depan ini karena adanya kenaikan target produksi siap jual (lifting) minyak dan pemangkasan biaya penggantian dana talangan minyak dan gas bumi (cost recovery).
Pemerintah menetapkan penerimaan negara 2017 sebesar Rp 1.750,3 triliun, atau lebih tinggi dari usulan semula Rp 1.737,6 triliun. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang naik Rp 3 triliun menjadi Rp 1.498,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik Rp 9,6 triliun menjadi Rp 250 triliun. Sedangkan porsi dana hibah tetap Rp 1,4 triliun.
(Baca: Hindari Revisi Berulang, Anggaran 2017 Diusulkan Susut Rp 20,8 Triliun)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah akan berupaya terus menggali potensi penerimaan negara dengan meningkatkan kinerja ekonomi nasional. “Belanja pemerintah akam efektifkan program prioritas pembangunan dan dukungan pertumbuhan ekonomi berkualitas," katanya saat rapat kerja pembahasan RAPBN 2017 dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (25/10).
Peningkatan penerimaan negara disumbangkan dari kenaikan proyeksi lifting minyak tahun depan. Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, meningkatnya proyeksi lifting minyak menjadi 815 ribu barel per hari (bph) akan mendorong penerimaan migas. Penerimaan migas juga bisa dikerek dari pemangkasan dana cost recovery menjadi US$ 10,4 miliar.
Alhasil, target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas naik dari Rp 95,7 triliun menjadi Rp 101,93 triliun. (Baca: Sistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan Belanja)
