Revisi PMK Amnesti, Balik Nama Properti dari Pengembang Kena Pajak

Pembebasan PPh hanya berlaku atas aset tanah dan bangunan yang balik namanya dari pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris.
Desy Setyowati
27 September 2016, 14:11
tax amnesty
Arief Kamaludin | Katadata

Kementerian Keuangan merilis lagi dua aturan teknis kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty). Aturan pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/2016, yang merevisi PMK Nomor 118/2016 tentang pelaksanan amnesti pajak. Salah satu revisinya mengenai ketentuan balik nama aset properti yang dilaporkan dalam program amnesti pajak.

Pasal 24 dalam PMK Nomor 141 yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat lalu (23/9) dan diterbitkan Senin kemarin (26/9), mewajibkan peserta amnesti pajak yang telah membayar uang tebusan atas harta tanah atau bangunan yang belum dibaliknamakan, agar melakukan pengalihan hak menjadi atas nama wajib pajak.

Atas pengalihan hak itu, peserta amnesti dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Padahal, saat balik nama, lazimnya dikenakan PPh sebesar 5 persen dari nilai aset itu. Insentif tersebut diberikan agar pemilik aset atas nama orang lain mau melaporkan kepemilikannya, dan mengganti namanya dengan nama pemilik asli.

(Baca: Kementerian Keuangan Rilis Dua Aturan Kemudahan Tax Amnesty)

Advertisement

Namun, PMK 141 merinci sekaligus membatasi para wajib pajak yang bisa menikmati insentif tersebut, yang dalam PMK 118 tidak diatur secara detail. Jadi, pembebasan PPh hanya berlaku atas aset tanah dan bangunan yang balik namanya dari pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris.

Sedangkan Ayat 2b Pasal 24 menyatakan, pembebasan PPh tidak berlaku jika pembelian tanah atau bangunan oleh wajib pajak dari pengembang (developer). Dengan begitu, balik namanya tetap dikenakan PPh sesuai tarif normal yang berlaku.

Di sisi lain, PMK 141 ini sebenarnya bertujuan memberi kemudahan para wajib pajak untuk mengikuti program amnesti periode pertama dengan tarif tebusan terendah hingga akhir September ini. Jadi, wajib pajak bisa melengkapi syarat administrasi hingga akhir tahun ini namun mendapat tarif tebusan periode pertama ataupun kedua.

(Baca: Tiga Kantor Baru untuk Pendaftaran Serentak Tax Amnesty Pengusaha)

Awalnya, hanya yang mengikuti amnesti periode pertama yang berakhir September ini yang berhak memperoleh tarif tebusan dua persen untuk repatriasi dari luar negeri atau deklarasi harta di dalam negeri. Namun, dalam PMK teranyar ini, wajib pajak yang mengalihkan harta tambahan ke Tanah Air sebelum akhir tahun ini, bisa memilih tarif tebusan periode pertama atau kedua.

“Sebelum 31 Desember 2016, bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 huruf b angka 1 (periode pertama) dan angka 2 (periode kedua),” sebagaimana tertulis dalam PMK 141 tersebut.

PMK ini juga mengatur kemudahan prosedur bagi wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak namun ditimpa musibah yang tidak terduga, seperti kebakaran, bencana alam, kerusuhan, gangguan pada jaringan atau server termasuk pemadaman listrik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menerapkan prosedur tertentu berupa penerbitan tanda terima sementara Surat Pernyataan pengampunan pajak.

(Baca: Pemerintah Perpanjang Waktu Proses Administrasi Tax Amnesty)

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 142/2016 yang merevisi PMK 127 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak bagi wajib pajak yang memiliki harta tidak langsung melalui perusahaan bertujuan khusus (special purpose vehicle/SPV). Dalam aturan baru ini, wajib pajak hanya perlu mendeklarasikan aset yang bersangkutan dan SPV tetap bisa beroperasi di luar negeri.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait