Serapan Rendah, Koperasi Bisa Salurkan Kredit Usaha Rakyat

Subsidi bunga penyaluran KUR dalam APBNP 2016 sebesar Rp 10,5 triliun. Namun, sampai sekarang penyalurannya baru sebesar 50 persen.
Miftah Ardhian
16 September 2016, 15:10
No image

Pemerintah akhirnya mengizinkan koperasi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuannya menggenjot penyaluran KUR untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9), Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, pemerintah akan memberikan hak kepada koperasi untuk ikut menyalurkan KUR. Selama ini, koperasi memang bisa menyalurkan KUR, namun harus melalui lembaga perbankan.

Dengan adanya keputusan pemerintah, maka koperasi dapat langsung menyalurkan kredit usaha rakyat ini. "Sudah disepakati Peraturan Menko diubah bahwa koperasi bisa sebagai penyalur KUR," katanya, usai rapat tersebut. (Baca: Penyaluran Kredit Melambat, Kredit Bermasalah Menanjak)

Puspayoga juga telah mengajukan tujuh koperasi yang dinilai layak menyalurkan KUR. Namun, pada tahun ini, kemungkinan hanya 1-2 koperasi yang dapat menyalurkan kredit tersebut. Ia pun berharap semakin banyak koperasi yang bisa menyalurkan KUR tahun depan.

Advertisement

 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah memang telah menyetujui penyaluran KUR oleh koperasi. Namun, pemerintah akan menugaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menentukan koperasi yang dinilai sehat dan layak untuk menyalurkan KUR. Selain itu, OJK akan mengawasi penyaluran kredit itu.

Adapun penyaluran KUR kepada usaha yang produktif, dan tidak boleh untuk konsumsi. "Yang namanya (koperasi) simpan-pinjam itu kan misalkan mau buat beli kendaraan, bantu anak perkawinan, beli televisi. Seperti itu tidak boleh. Namanya kan Kredit Usaha Rakyat, yang diberikan untuk usaha," ujar Mardiasmo. (Baca: Modal Ventura Dapat Fasilitas KUR untuk Biayai Start Up)

Ia menambahkan, tidak perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mengatur persoalan tersebut. Jadi, hanya berupa keputusan Permenko Ekonomi.

Kebijakan ini bertujuan menggenjot penyaluran KUR untuk usaha kecil dan menengah. Karena, sampai sejauh ini, subsidi bunga penyaluran KUR yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 adalah sebesar Rp 10,5 triliun. Namun, sampai sekarang, penyalurannya baru sebesar 50 persen.

(Baca: KUR Sumbang Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan)

Karena itu, Mardiasmo menyatakan, pemerintah menurunkan subsidi bunga penyaluran KUR dalam APBN 2017 menjadi sebesar Rp 9,5 triliun. Hal tersebut dilakukan mengacu kepada realisasi penyaluran KUR yang minim sampai akhir tahun ini. 

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait