DPR Kritik Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Tak Realistis

Desy Setyowati
6 Juni 2016, 16:57
Gedung DPR
Arief Kamaludin|KATADATA
Gedung DPR/MPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik langkah pemerintah yang tidak mengubah target pertumbuhan ekonomi dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2016).  Target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,3 persen dinilai terlalu optimistis lantaran semua komponen pengeluaran pembentuk pertumbuhan menunjukkan tren perlambatan.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sarmuji melihat,  target pertumbuhan tersebut tidak memiliki dasar. Sebab, konsumsi rumah tangga saja masih menunjukkan perlambatan. Tahun lalu, konsumsi rumah tangga selama empat kuartal menunjukan penurunan. Kemudian pada kuartal I tahun ini pun, konsumsi atau pengeluaran belanja rumah tangga hanya tumbuh 4,94 persen.

Sekadar informasi, belanja rumah tangga merupakan kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi dari sisi komponen pengeluaran. Selain itu, ada komponen investasi, khususnya investasi sektor swasta, ekspor-impor, dan belanja pemerintah. Karena itulah, Sarmuji tak yakin target tersebut bakal tercapai. “Kalau bisa tercapai, saya rasa (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro) layak diajak makan siang atau buka puasa bersama,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (6/6).

(Baca: Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu Optimistis)

Senada dengan itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem Kardaya Warnika berharap pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menghitung, dibutuhkan upaya besar untuk mengerek kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 50 basis poin atau 50 persen dari realiasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang sebesar 4,79 persen.

“Harapan kami review (RAPBN-P 2016) mendekati realistis, tapi yang kami lihat masih optimis,” ujar dia.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo mencermati, belum ada langkah konkrit dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembukaan data transaksi kartu kredit, misalnya, malah menghambat konsumsi rumah tangga yang notabene menjadi andalan pertumbuhan ekonomi.

Asumsi Makro 2016

Sementara itu, konsumsi pemerintah dan investasi yang belum optimal juga berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal I lalu hanya tumbuh 4,92 persen.

(Baca: Menteri Bambang Optimistis Ekonomi Tumbuh Didorong Tiga Faktor)

Begitu pula dengan anggota Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng, yang meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target asumsi makroekonomi. Ia mempertanyakan, langkah pemerintah yang terlalu bertumpu pada kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menggenjot penerimaan dan meraih pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tahun ini. Padahal, rancangan beleid tersebut masih dibahas oleh DPR.

Kalau pun beleid itu disetujui oleh DPR, belum tentu pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan dari kebijakan amnesti pajak sesuai target. Seperti diketahui, Menteri Keuangan pernah menyatakan target penerimaan dari kebijakan amnesti pajak skeitar Rp 165 triliun tahun ini.

(Baca: Beda dengan BI, Pemerintah Bidik Hasil Amnesti Pajak Rp 165 Triliun)

Jika rencana atau target tersebut meleset, Mekeng mempertanyakan sikap pemerintah untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan membengkak hingga ke batasan 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Apa langkah pemerintah untuk menutup asumsi pemerintah itu (kalau meleset)?” katanya.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait