Anggaran Terancam, Indonesia Gagal Raih Peringkat Investasi dari S&P

S&P melihat masih adanya risiko fiskal dan anggaran yang dihadapi pemerintah lantaran rendahnya penerimaan negara.
Desy Setyowati
1 Juni 2016, 20:51
Direktur S&P Kyran Curry
Katadata
Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menerima kunjungan rombongan S&P di Jakarta, Mei 2016.

Indonesia gagal meraih peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard & Poor’s (S&P). Lembaga pemeringkatan internasional ini tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia sebesar BB+ dengan prospek positif. Padahal, pemerintah dan Bank Indonesia sebelumnya optimistis S&P akan menaikkan peringkat tersebut.

S&P menilai kerangka makroekonomi Indonesia telah membaik. Hal itu tercermin dari peningkatan belanja modal untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya anggaran subsidi yang tidak produktif.

Namun, S&P melihat masih adanya risiko fiskal dan anggaran yang dihadapi pemerintah Indonesia lantaran rendahnya penerimaan negara. Selain itu, masih ada risiko yang bersifat struktural. “Karena itu kami menegaskan (peringkat) BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek,” kata S&P dalam siaran persnya, Rabu (1/6) malam.

Meski begitu, S&P masih membuka peluang menaikkan peringkat kredit Indonesia. Syaratnya, pemerintah harus memperbaiki kerangka fiskal dengan menekan defisit anggaran dan menurunkan utang.

(Baca: Penerimaan Negara Seret, Defisit Anggaran Bengkak Jadi 2,5 Persen)

Kondisi anggaran negara saat ini memang menerbitkan sedikit kekhawatiran. Per 8 Mei lalu, penerimaan negara baru sekitar Rp 419,2 triliun atau 23 persen dari target sepanjang tahun ini Rp 1.822,5 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak -di luar bea dan cukai- sekitar Rp 272 triliun atau 20 persen dari target pajak tahun ini Rp 1.360,2 triliun.

Peringkat Kredit Indonesia

Alhasil, pemerintah berencana memperbesar target defisit anggaran dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun ini. Target itu sudah memasukkan potensi penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini sebesar Rp 165 triliun. Rencana itu dimasukkan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan Juni ini.

(Baca: S&P Nilai Positif, Peringkat Indonesia Berpeluang Layak Investasi)

Sebelumnya, dalam lawatannya ke Indonesia bulan Mei lalu, Director Sovereign and International S&P Kyran Curry menilai positif kemajuan perekonomian Indonesia dalam setahun terakhir. Karena itulah, dia menyatakan, secara umum ada peluang menaikkan peringkat Indonesia lebih tinggi lagi. Namun, lembaganya masih harus mengkaji beberapa data untuk memberikan penilaian akhir.

(Baca: Utang Rendah, Alasan Fitch Tetapkan Peringkat Investasi Indonesia)

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat, respons S&P terhadap perekonomian Indonesia saat ini cukup positif sehingga peluang kenaikan kredit terbuka lebar. Meskipun, S&P masih fokus pada beberapa persoalan terkait birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (GCG), dan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB).

Optimisme juga sempat diungkapkan Gubernur BI Agus Martowardojo.

Ia menilai, Indonesia sudah pantas mendapatkan peringkat layak investasi dari S&P. Penilaian itu berdasarkan kondisi fundamental makroekonomi dan kebijakan moneter serta fiskal. Dari sisi fiskal misalnya, ada peningkatan signifikan terhadap belanja modal dan pengeluaran pemerintah sejak awal tahun ini. Sedangkan subsidi yang tidak produktif sudah dikurangi.

Sekadar informasi, pada Mei tahun lalu, S&P telah mendongkrak prospek peringkat Indonesia dari "Stabil" menjadi "Positif". Sedangkan dua lembaga rating internasional telah menyematkan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Moody’s Investors Service mempertahankan peringkat Indonesia yaitu Baa3 dengan prospek stabil pada akhir Januari lalu. Begitu pula dengan Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat BBB- dengan prospek stabil pada 24 Mei lalu.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait