Penerimaan Masih seret, Pemerintah Pangkas Proyeksi Ekonomi 2017
Pemerintah menurunkan batas bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan, dari semula 5,5-5,9 persen menjadi 5,3-5,9 persen. Proyeksi tersebut merupakan bagian dari dokumen “Kerangka Makro Ekonomi 2017” yang diserahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (20/5).
Bambang menyatakan, keterbatasan ruang fiskal tahun ini masih akan terus berlanjut dan menjadi tantangan perekonomian tahun depan. Karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah adalah fokus meningkatkan penerimaan pajak mulai tahun ini.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) sehingga basis pajak bisa meningkat. Sayangnya, pembahasan beleid amnesti pajak itu di DPR berjalan lamban.
Jika kebijakan itu gagal dijalankan, Bambang mengaku, pemerintah telah menyiapkan strategi lain. Yaitu, mendorong penerimaan pajak dengan mengejar kewajiban wajib pajak orang pribadi. "Kami akan dorong penerimaan pajak orang pribadi (kalau tax amnesty gagal)," katanya.
Bambang menegaskan, penerimaan perpajakan menjadi penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sebab, belanja pemerintah untuk infrastruktur masih akan menjadi motor pendorong perekonomian nasional.
(Baca: Menkeu: Penerimaan Pajak 2017 Hanya Bertambah Rp 30 Triliun)
Di sisi lain, pemerintah diperkirakan masih menghadapi penyerapan belanja yang belum optimal pada tahun depan. Masalah lainnya adalah pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran, pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending), dan pengendalian keseimbangan primer.
Karena itu, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal 2017 yaitu: Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan. Demi mendukung tema tersebut, pemerintah menetapkan tiga strategi.
(Baca: Ditopang Tax Amnesty, Bambang Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tercapai)
