Beban Bunga Membengkak, Pemerintah Kaji Surat Utang Bebas Pajak

?Misalnya tanpa pungutan pajak, mungkin investor minta (yield) tujuh persen. Kalau dengan pajak mintanya 7,2 persen. Itu pemerintah tidak untung.?
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
17 Mei 2016, 20:49
Kementerian Keuangan
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana penghapusan pajak bunga Surat Berharga Negara (SBN). Pertimbangannya, beban bunga SBN yang harus dibayarkan pemerintah kepada para investor terus membengkak ketimbang pendapatan pajak yang diperoleh dari surat utang tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, ada sejumlah investor meminta imbal hasil (yield) tinggi saat lelang surat utang yang diterbitkan pemerintah. Strategi itu diikuti oleh banyak investor lainnya, sehingga membentuk harga pasar yang tinggi atas SBN tersebut.

Alhasil, pemerintah terpaksa mengabulkan permintaan harga tinggi dari para investor agar SBN itu laku terjual. Dampaknya, beban bunga yang harus ditanggung pemerintah semakin besar. Nilainya bisa jadi lebih besar dibandingkan pendapatan pemerintah dari pajak penghasilan (PPh) atas bunga atau diskonto surat utang itu.

“Misalnya tanpa withholding tax (pungutan pajak), mungkin investor minta (yield) tujuh persen. Kalau dengan pajak mintanya 7,2 persen. Kalau ramai-ramai kan bisa terbentuk harga di pasar menjadi 7,2 persen. Itu pemerintah tidak untung,” kata Robert di sela-sela acara Islamic Development Bank (IDB) di Jakarta, Selasa (17/5).

Karena itulah, Kementerian Keuangan mengkaji besaran pengaruh penghapusan pajak SBN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Lalu, bakal dibandingkan dengan dampak kenaikan beban bunga yang harus dibayarkan pemerintah.

(Baca: JK Dorong Pemangkasan Bunga Deposito agar Obligasi Menarik)

“Kami sedang kaji datanya, instrumen (SBN) mana yang behaviour (investor) sama (meminta yield tinggi). Tidak banyak juga instrumen yang tanpa pajak, seperti obligasi global,” ujar dia. Sebagai gambaran, pemerintah menganggarkan pembiayaan bunga utang tahun ini sebesar Rp 184,9 triliun. Nilainya meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 155,7 triliun.

Kalau hasil kajian itu menunjukkan dampak PPh bunga SBN lebih berpengaruh mengerek imbal hasil dan memperbesar beban bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan merekomendasikan penghapusan pajak itu. Rencananya, penghapusan pajak itu akan dimasukkan dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) PPh. Sebaliknya, jika PPh itu masih lebih menguntungkan maka pemerintah akan tetap memungut pajak atas bunga SBN.

(Baca: Rajin Jual SUN, Pemerintah Antisipasi Rebutan Dana dengan Bank)

Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting mengatakan, penghapusan PPh diskonto SBN diharapkan dapat mengerek penurunan bunga obligasi korporasi. Sebab, SBN merupakan acuan instrumen keuangan lainnya. Kondisi itu secara tidak langsung juga bakal menarik minat perusahaan menerbitkan obligasi karena beban pembiayaannya turut berkurang.

Sekadar informasi, bunga SBN dikenai pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

(Baca: Banjir Dana Asing ke SUN, Rupiah Akan Terus Menguat)

Jadi, penghasilan berupa bunga dan hasil transaksi obligasi dikenai PPh final sebesar 15 persen untuk wajib pajak domestik dan Badan Usaha Tetap (BUT). Sedangkan bagi wajib pajak asing selain BUT dikenakan PPh final 20 persen atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Editor: Yura Syahrul

Video Pilihan

Artikel Terkait