Rapat Perdana, KSSK Nilai Sistem Keuangan Indonesia Terkendali
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi baik dan terkendali. Kendati begitu, perlu mewaspadai beberapa risiko, khususnya dari luar negeri, seperti rencana kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) alias Fed Rate, yang dapat mempengaruhi sistem keuangan di dalam negeri.
“Kami akan assesment (menilai) kondisi keuangan tiga bulan terakhir. Kondisinya terkendali, masing-masing (anggota KSSK) juga berpendapat kondisinya relatif baik,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai rapat KSSK di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/5).
Rapat KSSK ini merupakan rapat pertama setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) pertengahan Maret lalu. KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengemban mandat untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2016 Meleset di Bawah Target)
Dalam rapat perdana tersebut, KSSK membahas kondisi stabilitas sistem keuangan, rencana kerja tahun ini dan persiapan Financial Sector Assessment Program (FSAP). Menurut Gubernur BI Agus Martowarodjo, dana asing yang masuk ke sektor keuangan masih cukup besar. Hal ini cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD). Per kuartal I-2016, bank sentral mencatat defisit transaksi berjalan meningkat dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,6 miliar. Sedangkan indikator makroekonomi lainnya, yaitu inflasi juga masih terkendali.
Di sisi lain, KSSK melihat risiko utang luar negeri (ULN) swasta yang meningkat. Namun, jumlahnya masih dalam kondisi terkendali. Sedangkan mata uang rupiah cenderung mengalami penurunan sejak awal Mei lalu. “Tapi posisi rupiah saat ini masih terjaga,” ujar Agus.
(Baca: Otoritas Moneter Waspadai Kenaikan Fed Rate)
