Jokowi: Penguatan Rupiah Hasil Kebijakan Pemerintah

KATADATA - Presiden Joko Widodo turut menyoroti tren penguatan rupiah dalam dua pekan terakhir ini. Ia menganggap penguatan tersebut merupakan buah dari perbaikan yang telah dilakukan pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau bicara rupiah menguat itu adalah karena kebijakan dan paket deregulasi direspons positif,” kata Jokowi usai meresmikan Pusat Logistik Berikat PT Cipta Krida Bahari di Cilincing, Jakarta, Kamis (10/3). Saat ini, menurut Presiden, pelaku pasar dan dunia usaha merespons positif upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi perekonomian.

Upaya itu antara lain, kebijakan deregulasi alias mengubah banyak peraturan yang selama ini dinilai menghambat iklim investasi dan kegiatan usaha di dalam negeri. Dengan begitu, para investor tertarik dan menggiring masuknya aliran modal asing ke tanah air. “Itu menandakan kepercayaan pasar,” katanya.

(Baca: Menko Ekonomi Tidak Ingin Rupiah Terlalu Kuat)

Seperti diketahui, pemerintah telah merilis 10 paket kebijakan ekonomi sejak September tahun lalu. Paket itu memuat berbagai kebijakan dan deregulasi pemerintah di berbagai sektor usaha. Yang terbaru dirilis awal Februari lalu adalah paket kebijakan jilid X yang memuat revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Sebanyak 35 jenis usaha terbuka bagi masuknya 100 persen modal asing, dan puluhan usaha lainnya semakin terbuka untuk investor asing.    

Meski mengklaim sebagai buah dari kebijakan pemerintah, Jokowi menyatakan, pemerintah tidak bisa menargetkan penguatan rupiah hingga ke level tertentu. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung nilai tukar rupiah adalah melanjutkan upaya perbaikan iklim usaha untuk mengundang modal asing masuk ke Indonesia. “Kami tidak bisa mengendalikan (nilai tukar), asal kami kerjakan yang terbaik saja.”