Pemerintah Kejar Setoran, Kasus Banding Wajib Pajak Melonjak

"Karena tekanan target, jadi kejar setoran. Jadi mereka (DJP) otak-atik sehingga tidak pasti lagi (hitungan pajak). Kemudian ada tekanan dari luar, misal pemberantasan korupsi."
Yura Syahrul
23 Februari 2016, 14:31
Pengadilan Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA
Pengadilan Pajak KATADATA|Arief Kamaludin

KATADATA - Jumlah pengaduan wajib pajak kepada Komite Pengawas Perpajakan meningkat dalam kurun tahun 2014-2015. Yang terbanyak adalah keberatan dan banding dari wajib pajak.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Daeng Muhammad Nazier mengatakan, pihaknya menerima 197 kasus pengaduan selama tahun 2014-2015. Dari jumlah itu, sebanyak 184 kasus pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), cuma lima kasus kepada Ditjen Bea Cukai dan tujuh yang terkait instansi lainnya.

Berdasarkan jenis aduan, yang terbanyak adalah aduan keberatan dan banding dari wajib pajak berjumlah 73 kasus. Sedangkan jenis pemeriksaan dan penagihan masing-masing 51 dan 20 kasus pengaduan. “Sisanya berupa pelayanan, penyidikan, kepegawaian, dan potensi pajak,” kata dia di Jakarta, Selasa (23/2).

Menurut Daeng, jumlah pengaduan wajib pajak terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Jika tahun 2014 berjumlah 83 kasus maka pada tahun lalu melonjak 37 persen menjadi 114 kasus. Jenis aduan yang terbanyak adalah keberatan dan banding berjumlah 49 kasus, meningkat lebih 100 persen dari tahun 2014 yang berjumlah 24 kasus. Diduga kenaikan pengaduan ini karena Ditjen Pajak mengejar target penerimaan pajak tahun lalu.

"Karena tekanan target, jadi kejar setoran. Jadi mereka (DJP) otak-atik sehingga tidak pasti lagi (hitungan pajak). Kemudian ada tekanan dari luar, misal pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Komite Pegawas Perpajakan Gunadi, di tempat yang sama.

(Baca: Menteri Keuangan akan Pangkas Target Pajak Sesuai Kondisi Ekonomi)

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Jumlahnya melonjak sekitar 31,3 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Namun, nyatanya penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) migas hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 1.060,8 triliun atau cuma 82 persen dari target. Bahkan, sebulan sebelum tutup tahun 2015, penerimaan pajak baru mencapai 65 persen dari target.

Di sisi lain, Daeng menyatakan, jumlah kasus pengaduan pajak selama dua tahun terakhir yang berhasil diselesaikan sangat minim yaitu 12 kasus dari total 196 kasus pengaduan. Adapun sebanyak 15 kasus masih diproses dan mayoritas sisanya belum ditindaklanjuti.

(Baca: Terendah Sejak 1990, Realisasi Pajak 2015 Cuma 81,5 Persen)

Salah satu penyebab banyaknya pengaduan yang belum ditindaklanjuti adalah wajib pajak terlambat melaporkan kasusnya. Padahal, perkaranya sudah masuk pengadilan. "Banyak wajib pajak yang bermasalah. Umumnya kurang paham harus melakukan apa. Misalnya banding, tapi terlambat. Jadi mereka (merasa) terzalimi," ujarnya.

Daeng juga bercerita, ada beberapa kasus kekeliruan petugas dalam menjumlahkan nilai kewajiban pembayar pajak. Bahkan, ada wajib pajak yang salah menuliskan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam dolar Amerika Serikat (AS), padahal semestinya rupiah. Kasus seperti itu tetap diburu oleh petugas pajak, kendati wajib pajak sudah menjelaskan.

Berdasarkan pengaduan yang diterima tersebut, Daeng berkesimpulan ada tiga pokok bidang yang dipersoalkan. Pertama, peraturan dan kebijakan kerap tidak selaras dan berpotensi menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih. Kedua, organisasi dan kepegawaian, serta kemampuan berkomunikasi dengan wajib pajak kurang baik. Selain itu ada kekhawatiran kriminalisasi.

Ketiga, sistem dan prosedur serta bank data internal perpajakan yang sulit diakses oleh pegawai pajak. Selain itu, penerapan electronic faktur belum mampu menciptakan secara otomatis sistem pengumpulan data.

Selama dua tahun terakhir, Komite Pengawas Perpajakan juga menyampaikan 75 saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Sebanyak 40 diberikan ke DJP, dan 35 kepada Ditjen Bea Cukai. Namun, hanya 37 saran dan rekomendasi yang sudah diselesaikan dengan pemerintah dan sembilan pengaduan masih dalam proses.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait