Pemerintah Kejar Setoran, Kasus Banding Wajib Pajak Melonjak
KATADATA - Jumlah pengaduan wajib pajak kepada Komite Pengawas Perpajakan meningkat dalam kurun tahun 2014-2015. Yang terbanyak adalah keberatan dan banding dari wajib pajak.
Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Daeng Muhammad Nazier mengatakan, pihaknya menerima 197 kasus pengaduan selama tahun 2014-2015. Dari jumlah itu, sebanyak 184 kasus pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), cuma lima kasus kepada Ditjen Bea Cukai dan tujuh yang terkait instansi lainnya.
Berdasarkan jenis aduan, yang terbanyak adalah aduan keberatan dan banding dari wajib pajak berjumlah 73 kasus. Sedangkan jenis pemeriksaan dan penagihan masing-masing 51 dan 20 kasus pengaduan. “Sisanya berupa pelayanan, penyidikan, kepegawaian, dan potensi pajak,” kata dia di Jakarta, Selasa (23/2).
Menurut Daeng, jumlah pengaduan wajib pajak terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Jika tahun 2014 berjumlah 83 kasus maka pada tahun lalu melonjak 37 persen menjadi 114 kasus. Jenis aduan yang terbanyak adalah keberatan dan banding berjumlah 49 kasus, meningkat lebih 100 persen dari tahun 2014 yang berjumlah 24 kasus. Diduga kenaikan pengaduan ini karena Ditjen Pajak mengejar target penerimaan pajak tahun lalu.
"Karena tekanan target, jadi kejar setoran. Jadi mereka (DJP) otak-atik sehingga tidak pasti lagi (hitungan pajak). Kemudian ada tekanan dari luar, misal pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Komite Pegawas Perpajakan Gunadi, di tempat yang sama.
(Baca: Menteri Keuangan akan Pangkas Target Pajak Sesuai Kondisi Ekonomi)
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Jumlahnya melonjak sekitar 31,3 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Namun, nyatanya penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) migas hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 1.060,8 triliun atau cuma 82 persen dari target. Bahkan, sebulan sebelum tutup tahun 2015, penerimaan pajak baru mencapai 65 persen dari target.
