Penerimaan Masih Seret, Defisit Anggaran Capai Rp 70 Triliun

Bambang berdalih, penerimaan yang masih seret ini lantaran sesuai siklus tahunan yang masih kecil di awal tahun. Jadi, dia optimistis penerimaan negara akan membaik mulai Maret nanti.
Yura Syahrul
17 Februari 2016, 16:22
Pajak_Katadata_Arief.jpg
Arief Kamaludin|KATADATA
Penerimaan perpajakan hingga awal bulan ini masih minim.

KATADATA - Saat pemerintah memacu belanja pada awal tahun ini, penerimaan negara masih seret. Alhasil, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran per 5 Februari 2016 mencapai Rp 70 triliun. Jumlahnya sudah sekitar 0,55 persen dari target defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 271,2 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pendapatan negara per 5 Februari lalu mencapai Rp 94,4 triliun. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 78,8 triliun atau cuma 5,1 persen dari target sepanjang tahun ini sebesar Rp 1.548,7 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru Rp 16,1 triliun atau 5,9 persen dari target 2016 yang sebesar Rp 273,8 triliun. Adapun penerimaan dari hibah sampai saat ini belum ada.

Bambang berdalih, penerimaan yang masih seret ini lantaran sesuai siklus tahunan yang masih kecil di awal tahun. Jadi, dia optimistis penerimaan negara akan membaik mulai Maret nanti. Pasalnya, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh wajib pajak akan meningkat karena mendekati tenggat waktu.

Sementara itu, pembelian pita cukai diharapkan lebih banyak memasuki bulan Maret nanti. “Kalau untuk Januari, (pengusaha) sudah beli (pita cukai) di akhir tahun kemarin,” kata Bambang dalam rapat kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (17/2).

(Baca: Tutupi Biaya Infrastruktur, Pemerintah Kembali Keluarkan Obligasi)

Di sisi lain, belanja negara hingga 5 Februari lalu mencapai Rp 164,9 triliun, didorong oleh tingginya belanja nonkementerian dan lembaga negara (K/L). Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 64,8 triliun, yang terdiri atas belanja KL Rp 27,8 triliun dan non-KL sebesar Rp 37 triliun. Sedangkan dana transfer daerah dan dana desa yang sudah tersalurkan mencapai Rp 100,1 triliun.

(Baca: Ekonomi Indonesia Tahun Depan Terancam Defisit Kembar)

Bambang menjelaskan, belanja kementerian dan lembaga negara tersebut sudah meningkat cepat di awal tahun. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, belanja K/L biasanya baru naik signifikan memasuki bulan Mei dan Juni.

Per Januari lalu misalnya, dia mencatat belanja modal sudah mencapai Rp 1,5 triliun. Ini jauh lebih baik dibandingkan realisasi bulan sama tahun lalu yang cuma sekitar Rp 100 miliar. Kalau tren tersebut terus berlanjut, Bambang optimistis target pertumbuhan ekonomi tahun ini berkisar 5,2-5,5 persen dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dalam APBN 2016.

(Baca: Ada 4 Stimulus, Ekonomi 2016 Diperkirakan Bisa Tumbuh 5,2 Persen)

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerbitan obligasi atau surat utang negara menjadi alternatif sumber pendanaan belanja negara. Surat utang ini akan dikeluarkan di akhir semester satu nanti. Sebagaian dana yang diraup untuk memenuhi pembiayaan pembangunan infrastruktur di awal tahun.

Menurut dia, sebenarnya setiap tahun pemerintah menerbitkan empat macam obligasi internasional. Obligasi global ini berupa obligasi dolar, sukuk dalam dolar Amerika, euro bond, dan samurai bond dalm yen. Awal Desember lalu, misalnya, pemerintah merampungkan transaksi penjualan surat utang negara berdenominasi dolar Amerika Serikat senilai US$ 3,5 miliar atau setara Rp 48 triliun. Ini merupakan upaya pemerintah untuk kebutuhan pendanaan tahun ini (pre funding) alias ijon.  “Kami rencana front loading di pertengahan tahun ini,” kata Suahasil, pekan lalu.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait