Dua Alasan Moody"s Pertahankan Peringkat Layak Investasi Indonesia
KATADATA - Lembaga pemeringkat internasional masih mengakui kekuatan perekonomian Indonesia di tengah ancaman terus melorotnya harga komoditas dan minyak dunia serta perlambatan ekonomi global. Buktinya, Moody’s Investors Service kembali menegaskan peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) dengan berdasarkan pada dua faktor kunci.
Dalam siaran persnya, Kamis ini (28/1), Vice President-Senior Analyst Sovereign Risk Group Moody's di Singapura, Christian de Guzman menyatakan, Moody’s menegaskan kembali peringkat kredit atau sovereign credit Indonesia pada Baa3 dengan prospek stabil. Ini merupakan derajad (notch) terendah level investment grade yang sudah disematkan Moody’s sejak 18 Januari 2012.
Ia menyebut ada dua faktor kunci yang mendasari keputusan Moody’s tersebut. Pertama, kemampuan mengelola keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal. Kedua, respons pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, menjamin keamanan posisi pembayaran utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang.
Selain itu, prospek stabil mencerminkan tetap kuatnya ketahanan Indonesia terhadap tekanan eksternal yang bersumber dari penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan internasional. Meskipun tekanan eksternal terhadap pertumbuhan ekonomi masih berlangsung, perekonomian Indonesia tetap tumbuh lebih baik dibandingkan negara-negara lain dengan peringkat yang sama.
(Baca: Gubernur BI: Utang Luar Negeri Naik karena Ekonomi Menggeliat)
Secara lebih rinci, Moody’s melihat neraca keuangan pemerintah cukup kuat dengan mengacu pada rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2015 sebesar 26,8 persen. Rasio ini lebih rendah dari batasan level peringkat Baa versi Moody’s sebesar 43,8 persen. Sejak mencapai rasio utang 23 persen terhadap PDB pada tahun 2012, utang pemerintah memang naik 4 persen lantaran melebarnya defisit anggaran pada 2015 sebesar 2,8 persen terhadap PDB. Meski begitu, Moody's menilai pemerintah mampu menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen, tingkat utang yang rendah dan mengendalikan pengeluaran lewat pencabutan subsidi harga energi.
Di sisi lain, pemangku kebijakan mampu merespons secara baik terhadap risiko turbulensi pasar keuangan dan volatilitas pasar global. Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah memperketat impor sehingga berhasil memperkecil defisit transaksi berjalan menjadi di bawah 2 persen dari PDB sejak kuartal III-2015. Padahal, pada pertengahan 2013, defisit transaksi berjalan masih sebesar 4 persen.
