Terendah Sejak 1990, Realisasi Pajak 2015 Cuma 81,5 Persen

Semestinya pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan tahun 2016 ini dari Rp 1.368 triliun dalam APBN 2016 menjadi Rp 1.260 triliun.
Yura Syahrul
4 Januari 2016, 01:33
Pajak
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA - Di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang berhasil mencetak rekor baru penerimaan pajak tahun 2015, yaitu menembus Rp 1.000 triliun. Namun, di tahun lalu pula, realisasi penerimaan pajak untuk pertama kalinya mencatatkan persentase terendah terhadap target yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, Minggu (3/1), realisasi total penerimaan pajak (netto) tahun 2015 mencapai Rp 1.055 triliun. Selain pertama kali sepanjang sejarah di atas Rp 1.000 triliun, pencapaian tersebut lebih tinggi 7,4 persen dibandingkan penerimaan pajak tahun 2014 yang sebesar Rp 981,9 triliun. Tapi, realisasi pajak tahun lalu tersebut cuma 81,5 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2015 yang dipatok Rp 1.294,3 triliun. Dengan kata lain, selisih antara target dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 239,3 triliun atau kekurangan (shortfall) pajak tahun 2015 sebesar 18,5 persen.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 tersebut merupakan yang terendah jika mengacu kepada data Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1990 silam. Sebagai gambaran, dalam lima tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak selalu di atas 90 persen meski saban tahun persentasenya terus menurun. Contohnya, pada 2013 dan 2014, realisasi penerimaan pajak sebesar 92 persen dari target.

(Baca: Plt Dirjen Pajak Masih Yakin Realisasi Pajak Bisa 85 Persen)

Advertisement

Tanda-tanda bakal meleset jauhnya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebenarnya sudah tercium sejak bulan November lalu. Per 27 November 2015, penerimaan pajak masih Rp 837,9 triliun atau cuma 64,7 persen dari target. Lantaran seretnya pencapain tersebut, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito memutuskan mengundurkan diri. Ia mengaku tidak akan mampu mencapai realisasi penerimaan pajak yang dapat ditolerir yaitu di atas 85 persen. Taksirannya, realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun 2015 sekitar 80 persen hingga 82 persen.

(Baca: Tak Mampu Capai Target, Dirjen Pajak Mundur)

Meski begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Pelaksana tugas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi masih optimistis bakal bisa mengerek realisasi penerimaan pajak di atas 85 persen. Demi menggenjot penerimaan pajak, Menteri Bambang dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo ikut turun tangan. Mereka getol meyakinkan sejumlah perusahaan untuk melakukan revaluasi aset di pengujung tahun lalu. Dengan begitu, pemerintah bisa menghimpun pajak lebih besar.

Realisasi Pajak Sejak 1990

“Saya seringkali telepon dirut BUMN atau dirut swasta untuk revaluasi. Setiap ketemu pengusaha besar, saya katakan itu,” kata Bambang, beberapa waktu lalu. Hasilnya pun cukup ampuh. Sepanjang Desember lalu, Ditjen Pajak bisa menghimpun setoran pajak Rp 178 triliun. Sayangnya, aksi ngebut bak pembalap di etape terakhir tersebut, tak mampu memperkecil shortfall pajak tahun 2015.

(Baca: Rekor Baru, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.000 Triliun)

Dengan penerimaan pajak Rp 1.055 triliun maka realisasi penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) tahun 2015 mencapai Rp 1.235,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 83 persen dari target dalam APBNP-2015. Alhasil, realisasi pendapatan negara (termasuk penerimaan negara bukan pajak/PNBP) mencapai Rp 1.491,5 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tahun 2015 mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2 persen dari pagunya.

Ujung-ujungnya, defisit anggaran tahun 2015 sebesar Rp 318,5 triliun atau 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi tersebut lebih tinggi dari target defisit anggaran dalam APBNP-2015 yang dipatok sebesar 1,9 persen terhadap PDB.

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berharap, semestinya pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan tahun 2016 ini dari Rp 1.368 triliun dalam APBN 2016 menjadi Rp 1.260 triliun. Perhitungan ini sudah termasuk potensi tambahan dari pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya diterapkan mulai tahun ini.

Dia juga berharap, target penerimaan cukai diturunkan dari Rp 145 triliun menjadi Rp 135 triliun. Hal ini penting untuk memberi ruang pemulihan ekonomi, menjaga iklim investasi, dan kesempatan yang jernih bagi reformasi sistem perpajakan.

Belajar dari pengalaman tahun lalu, Prastowo pun menyarankan agar Presiden Joko Widodo sebaiknya segera membentuk Unit Khusus Kepresidenan. Unit tersebut bertugas mengawal proses reformasi perpajakan, mulai dari melakukan terobosan, membuka penyumbatan (debottlenecking), dan harmonisasi yang sifatnya lintas sektor dan institusi. Jika menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Menteri Keuangan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai justru bakal menambah beban berat yang mengganggu kinerja mereka. “Unit Khusus ini juga bertugas mempercepat pemberlakuan Single Identification Number (SIN) dan keterbukaan data perbankan sesuai standar OECD,” katanya.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait