Suku Bunga BI Rate Dinilai Belum Saatnya Diturunkan

"Yang bisa mengambil kebijakan berdampak langsung terhadap ekonomi itu adalah lembaga yang mengurusi sisi permintaan, yakni BI," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
Yura Syahrul
6 November 2015, 12:52
Pertumbuhan EkonomI
Arief Kamaludin|KATADATA
Penurunan suku bunga acuan BI rate diharapkan bisa mendongkrak konsumsi rumahtangga dan mengerek pertumbuhan ekonomi.

KATADATA - Pemerintah berharap Bank Indonesia (BI) mau melonggarkan kebijakan moneternya untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate. Tujuannya mendongkrak daya beli masyarakat sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, para ekonom menilai belum tepat menurunkan BI rate saat ini.

Badan Pusat Statistik mencatat, ekonomi pada kuartal III-2015 secara tahunan (year on year) tumbuh 4,73 persen. Angkanya meningkat dibandingkan kuartal I dan II, yang tumbuh masing-masing 4,72 persen dan 4,67 persen. Sedangkan secara kumulatif dari Januari-September 2015, ekonomi tumbuh 4,71 persen. Tapi, pertumbuhan ekonomi kuartal III itu lebih rendah dari perkiraan BI sebesar 4,85 persen.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga pada kuartal III-2015 tumbuh 4,96 persen atau melambat dari dua kuartal awal tahun ini yaitu masing-masing 5,01 persen dan 4,97 persen. Di sisi lain, pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat seiring dengan percepatan belanja untuk proyek infrastruktur. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini mayoritas ditopang oleh konsumsi rumahtangga. Diikuti oleh investasi dan belanja pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat, konsumsi rumahtangga memang perlu ditingkatkan. Namun, paket kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah tidak bisa serta-merta membangkitkan perekonomian. Sebaliknya, BI memiliki kebijakan yang secara langsung mendongkrak permintaan. Yaitu, melonggarkan kebijakan moneternya sehingga bunga kredit bisa turun.

Advertisement

“Yang bisa mengambil kebijakan berdampak langsung terhadap ekonomi itu adalah lembaga yang mengurusi sisi permintaan, yakni BI,” katanya, Kamis malam (5/11).

(Baca: Di Bawah Perkiraan, Ekonomi Kuartal III Cuma Tumbuh 4,73 Persen)   

Namun, Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, penurunan suku bunga sering dianggap sebagai senjata ampuh di saat terjadi perlambatan ekonomi. Padahal, penurunan bunga tidak serta-merta akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, perbankan belum tentu akan langsung menurunkan bunga kredit di tengah ancaman tren kenaikan kredit bermasalah (NPL).

Selain itu, pemerintah perlu membuat paket kebijakan baru untuk memacu konsumsi rumahtangga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pasalnya, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah sejauh ini masih bertujuan mendorong investasi dan industri yang dampaknya jangka menengah-panjang bagi masyarakat. Opsi lain untuk mendongkrak daya beli, menurut Josua, adalah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, BI akan melihat semua data terkini dari kondisi ekonomi domestik dan internasional sebelum memutuskan arah BI rate dalam Rapat Dewan Gubernur BI, 17 November nanti. Dari luar negeri, pidato Janet Yellen, Gubernur Federal Reserves (bank sentral Amerika Serikat), yang memperkuat kemungkinan kenaikan suku bunga AS Desember nanti, bisa menghentikan spekulasi di pasar.

Namun, kalau BI menaikkan suku bunga acuan maka berisiko memicu kembali gejolak di pasar keuangan sehingga rupiah melemah lagi. “Kalau sekarang dikatakan bisa dipangkas atau belum, menurut saya (peluangnya) 50:50,” kata Josua kepada Katadata, Jumat (6/11).

Dari dalam negeri, BI perlu menghitung ulang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan 2016. Apalagi, angka inflasi tahun depan diperkirakan lebih besar karena pengaruh musim keriung berkepanjangan (El Nino) yang akan mengerek harga pangan. Selain itu, mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah akan memangkas subsidi listrik sehingga tarif dasar listrik (TDL) akan naik. “Ini membuat tambahan inflasi 1-1,5 persen,” kata Josua.      

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Development Bank of Singapore (DBS) Gundy Cahyadi juga meragukan efektivitas penurunan suku bunga saat ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, iklim usaha saat ini belum kondusif. Para pelaku usaha belum bersedia meningkatkan produktivitasnya dan menambah investasi baru karena masih khawatir dengan pelemahan rupiah. Jadi, suku bunga BI rate baru bisa dinaikkan kalau nilai tukar rupiah sudah stabil.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan BI akan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan internasional dalam memutuskan BI rate medio November nanti. Dari luar negeri, BI masih mewaspadai perkembangan ekonomi dunia, baik terkait dengan kebijakan suku bunga The Fed maupun tren perlambatan ekonomi Cina.

(Baca: Deflasi Terus Berlanjut, Suku Bunga Diperkirakan Masih Sulit Turun)

Sedangkan dari dalam negeri, BI mengacu kepada sejumlah indikator fundamental ekonomi, yaitu inflasi, defisit neraca transaksi berjalan (CAD), defisit fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. “Ruang untuk menurunkan BI Rate memang ada. Terutama karena inflasi diyakini sesuai target yakni di bawah 4 persen hingga akhir tahun,” kata Agus. Begitupun dengan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan lebih rendah dibanding tahun lalu, yakni berkisar 2 persen.

(Baca: Penerimaan Pajak Baru 60 Persen, Defisit Anggaran Terancam Membesar)

Sekadar informasi, selama bulan Oktober lalu terjadi deflasi sebesar 0,08 persen. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, tingkat inflasi Januari–Oktober 2015 sebesar 2,16 persen. Sedangkan inflasi secara tahunan per Oktober 2015 (year on year) sebesar 6,25 persen.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak per tanggal 4 November lalu baru mencapai Rp 774,4 triliun atau 59,8 persen dari total target penerimaan pajak 2015 senilai Rp 1.294,3 triliun. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti cuma sekitar 87-88 persen dari target. Artinya, selisih antara realisasi dengan target (shortfall) penerimaan pajak mencapai Rp 155 triliun. Dampaknya tentu saja akan mengganggu penerimaan negara dan membengkaknya defisit anggaran tahun ini yang ditargetkan 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait