Postur RAPBN 2016 Sudah Final tapi Persetujuannya Terganjal Politik

?Banggar pekerjaannya teknis, politis itu di paripurna (DPR). Kita lihat saja apa yang terjadi, bisa saja voting atau menerima dengan catatan, bahkan bisa terjadi penolakan.?
Yura Syahrul
29 Oktober 2015, 18:27
Gedung DPR
Arief Kamaludin|KATADATA
Gedung DPR

KATADATA - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 masih berjalan alot. Meski postur anggaran negara tahun depan tersebut sudah disepakati secara teknis di tingkat panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), masih ada hambatan masalah politik. Alhasil, APBN 2016 terancam tidak mendapat pengesahan dalam rapat paripurna DPR, Jumat besok (30/10).

Tanda-tanda alotnya pengesahan RAPBN 2016 terlihat dari ketidakjelasan rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pemerintah. Agenda rapat yang dijadwalkan pukul 10, Kamis pagi ini (29/10), adalah pengesahan hasil kerja semua Panja, pendapat akhir mini semua fraksi di DPR dan pengambilan keputusan untuk pembicaraan tingkat kedua pengesahan APBN 2016. Namun, hingga sore hari, rapat tersebut belum berlangsung.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Nooor Supit mengungkapkan, sebenarnya pembahasan RAPBN 2016 secara teknis sudah tidak ada masalah. Semua proses pembahasan di panitia kerja dan komisi di DPR tidak ada masalah dan sudah rampung. “Tapi secara politis, fraksi-fraksi menganggap ada sesuatu yang harus dipersoalkan,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).

Namun, Ahmadi mengaku tidak tahu apa yang terjadi sehingga sejumlah fraksi di DPR belum merampungkan pembahasan RAPBN. Ia hanya mengatakan, pembahasan RAPBN secara teknis sudah selesai. “Banggar pekerjaannya teknis, politis itu di paripurna (DPR). Kita lihat saja apa yang terjadi, bisa saja voting atau menerima dengan catatan, bahkan bisa terjadi penolakan,” imbuhnya.

Sinyal penolakan pengesahan RAPBN 2016 datang dari fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Usai bertemu sejumlah pentolan koalisinya,  Rabu malam (28/10), Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, KMP menilai RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak berpihak pada masyarakat. Terutama, penyertaan modal negara (PMN) dinilai lebih besar dibandingkan anggaran untuk sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

(Baca: Persetujuan APBN 2016 Tersandera Pengampunan Pajak)

Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan mengomentari sikap KMP tersebut. “Lihat saja nanti,” katanya saat hendak menemui pimpinan DPR.

Sedangkan Ahmadi, yang merupakan anggota DPR dari Partai Golkar, mengakui sikap anggota KMP bervariasi terhadap RAPBN. “Ada yang menolak, sementara sinyalnya begitu. Tapi kita lihatlah, semua tergantung paripurna,” katanya.

Sedangkan anggota Banggar dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate, mengatakan semestinya tidak ada lagi yang dipermasalahkan dalam RAPBN 2016. Dua topik yang menjadi pembahasan alot selama ini sudah diselesaikan. Pertama, keinginan DPR bisa mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK). “DAK seharusnya diusulkan oleh pemerintah daerah (Pemda), bukan DPR. Jadi, keinginan DPR itu dihapuskan,” katanya.

Kedua, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Menurut Johnny, soal itu tidak lagi menghambat pembahasan RAPBN 2016 karena kebijakan tersebut belum pasti. “Menurut saya, ada udang di balik batu dari persoalan tax amnesty ini,” tandasnya.

Reporter: Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait