Pemerintah Revisi Lagi, Defisit Pajak Membengkak Jadi Rp 150 Triliun

?Estimasi shortfall penerimaan pajak mirip ukuran pinggang. Tiap minggu bertambah. Setelah Rp 120 triliun bertahan agak lama, beberapa minggu lalu jadi Rp 140 triliun dan hari ini Rp 150 triliun.?
Yura Syahrul
21 Oktober 2015, 17:34
Hindari Pajak Indonesia, Lari ke Negara Tax Haven.jpg
Arief Kamaludin|KATADATA

KATADATA - Pemerintah memperkirakan kekurangan penerimaan pajak dari target peneriman (shortfall) pajak tahun ini akan semakin besar. Kondisi perekonomian yang melambat pada tahun ini merupakan penyebab utama membengkaknya shortfall pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito mengatakan, shortfall pajak tahun ini diperkirakan membengkak menjadi sekitar Rp 150 triliun. Artinya, shortfall pajak mencapai 11,6 persen dari target penerimaan pajak tahun 2015 yang sebesar Rp 1.294,3 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan perhitungan Ditjen Pajak pada awal Juli lalu yang sebesar Rp 120 triliun. Sementara itu, pada awal pekan ini, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, shortfall pajak hingga akhir tahun ini bisa mencapai Rp 130 triliun hingga Rp 140 triliun.

(Baca: Defisit Penerimaan Pajak Bisa Membengkak Hingga Rp 140 Triliun)

Menurut Sigit, bertambah besarnya shortfall pajak karena pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan pelemahan mata uang rupiah. “Ekonomi sekarang terus turun dan dolar (Amerika Serikat) juga tidak terang,” katanya di Jakarta, Rabu (21/10).

Salah satu cara memperkecil shortfall pajak tahun ini adalah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Yaitu pengurangan tarif pajak sebesar 3 persen tahun ini, kemudian pada semester I dan II tahun depan masing-masing sebesar 4 persen dan 6 persen. “Saya dukung kalau tahun ini bisa (diberlakukan) karena akan menutup shortfall pajak,” kata Sigit. Ia pun optimistis kebijakan itu bisa menarik dana orang Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri, khususnya Singapura. Nilainya mencapai Rp 3.000 triliun.

Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengkritik langkah pemerintah yang sering merevisi nilai shortfall pajak tahun ini. “Estimasi shortfall penerimaan pajak mirip ukuran pinggang. Tiap minggu bertambah. Setelah Rp 120 triliun bertahan agak lama, beberapa minggu lalu melebar jadi Rp 140 triliun dan hari ini sudah Rp 150 triliun,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, seharusnya pemerintah sejak beberapa bulan lalu mengakui realisasi penerimaan pajak tidak akan sampai 80 persen dari target tahun ini. Ke depan, pemerintah perlu membuat model penghitungan target pajak yang lebih realistis dengan masukan dari bawah ke atas (bottom up). “APBN 2016 hanya akan menjadi baik jika 2015 ini kita realistis, dan bersedia jujur dengan risiko kena reshuffle atau diganti oleh orang lain yang lebih kompeten,” tukas Prastowo.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan, pembiayaan negara tetap aman meski defisit anggaran melebar gara-gara pembengkakan shortfall pajak. “Pembiayaan aman, sudah di-secure berapapun defisit anggarannya,” katanya.

Sedangkan Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyatakan, realisasi belanja negara tahun ini diperkirakan hanya mencapai 93 persen. Dengan begitu, bisa mengurangi defisit anggaran. Namun, dia mengaku belum mengkaji besaran baru nilai defisit anggaran akibat bertambahnya shortfall pajak. “Kami masih akan terus monitor (defisit anggaran) sampai akhir tahun 2015. Jadi tidak ada angka yang pasti hingga saat ini,” katanya.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, target pendapatan sebesar Rp 1.761,6 triliun dan belanja negara mencapai Rp 1.984,1 triliun. Sedangkan target defisit anggaran sebesar 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan perkiraan shortfall pajak Rp 150 triliun dan realisasi belanja negara sekitar 93 persen hingga akhir tahun, maka defisit anggaran bisa mencapai 2,55 persen. Angka ini lebih tinggi dari target defisit anggaran yang direvisi pemerintah medio tahun ini sebesar 2,23 persen.

Reporter: Arnold Sirait, Desy Setyowati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait