Inggris Tawarkan Utang Rp 22 Triliun untuk Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta

Pinjaman itu menggunakan skema kredit ekspor dengan bunga lebih murah ketimbang kredit komersial Namun syaratnya 20 persen komponen studi proyek berasal dari Inggris
Yura Syahrul
23 September 2015, 18:32
Katadata
KATADATA

KATADATA ? Pemerintah Inggris menawarkan pinjaman sebesar 1 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 22 triliun kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman tersebut untuk membiayai persiapan sejumlah proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pinjaman itu dapat membantu pemerintah untuk mengurangi hambatan dalam proyek bersama pihak swasta. Sebab, tahap studi awal dan mekanisme penggantian biayanya seringkali menjadi masalah utama dalam proyek kerjasama pemerintah-swasta.

"Kenapa sekarang ini KPS kita tidak berjalan, karena persiapannya belum matang dan sulit. Makanya Inggris membantu," katanya setelah bertemu dengn Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (23/9).

Sofyan menjelaskan, pinjaman dari pemerintah Inggris tersebut menggunakan skema kredit ekspor dengan bunga yang relatif lebih murah ketimbang bunga kredit komersial. Namun, Inggris mensyaratkan 20 persen komponen studi proyek tersebut harus berasal dari negerinya sendiri. "Local contain-nya tinggi. Jadi mengapa tidak kita ambil, apalagi saat ekonomi seperti ini," imbuhnya.

Beberapa perencanaan studi proyek kerjasama pemerintah-swasta yang akan dibiayai dari pinjaman tersebut adalah studi kelayakan, detail engineering design (DED), analisa dampak lingkungan (Amdal), hingga tingkat pengembalian investasi alias internal rate of return (IRR). Sofyan memperkirakan, pinjaman senilai Rp 22 triliun itu akan digunakan untuk membiayai perencanaan 20 proyek KPS.

Meski sudah memberikan pinjaman, bukan berarti Inggris bakal otomatis bisa masuk dan terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Menurut Sofyan, kalau ada perusahaan Inggris yang berminat menggarap sebuah proyek maka mereka harus mengikuti proses lelang. "Nanti kami harus diskusikan lagi dengan detail apa saja proyeknya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendanaan Luar Negeri Bappenas Kennedy Simanjuntak mengatakan skema kredit ekspor ini bukanlah skema baru dalam pembiayaan proyek di Indonesia. "Ini memang sudah ada di kita, contohnya itu di Kementerian Keuangan," katanya.

Seperti diketahui, Bappenas telah mengeluarkan PPP Book alias daftar proyek kerjasama pemerintah-swasta yang memuat 38 proyek infrastruktur senilai Rp 314 triliun. Proses pembangunan puluhan proyek itu ditargetkan dapat dimulai pada tahun depan.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait