Aksi penjarahan marak terjadi setelah tsunami dan gempa di Sulawesi Tengah (Sulteng). Skala bencana yang di luar dugaan, lumpuhnya roda pemerintahan lokal, kelambanan penyaluran bantuan, dan pernyataan pemerintah yang memberi kesan warga boleh mengambil makanan dan kebutuhan pokok di toko memicu penjarahan meluas. Tak ada pilihan, bantuan harus bergerak lebih cepat dan tatanan hukum harus tetap berjalan agar bencana tidak memicu krisis sosial.
Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai Rabu (3/10) siang, jumlah korban tewas mencapai 1.407 jiwa. Rinciannya, 1.177 korban meninggal di wilayah Kota Palu, 153 korban ditemukan di Kabupaten Donggala, 65 di Kabupaten Sigi, dan 12 di Kabupaten Parigi Moutong. Baru 519 jenazah yang sudah dimakamkan.
Jumlah korban tewas masih akan terus bertambah. Sebab, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, ada 113 orang yang dinyatakan hilang dan 152 orang yang teridentifikasi tertimbun. Ini di luar jumlah korban yang diduga tertimbun di Petobo, Sigi, Balaroa, dan daerah lain. Jumlah mereka yang hilang dan tertimbun diperkirakan mencapai ribuan orang.
Sementara 70.821 orang kini hidup di alam terbuka dan menjadi pengungsi lantaran tempat tinggal mereka hancur. Mayoritas mereka terkonsentrasi di 141 titik pelayanan pengungsi yang tersebar di beberapa wilayah. Kondisi mereka memprihatinkan karena kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan pelayanan medis.
(Baca: Badan Geologi Ungkap Penyebab Fenomena Tanah Bergerak di Palu)
Kondisi ini menyebabkan terjadi aksi penjarahan di berbagai tempat, fenomena yang jarang sekali muncul dalam situasi bencana di daerah lain sebelumnya. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, pengambilan barang di gerai ritel modern di Palu, sampai Minggu (30/9), sudah terjadi di 41 titik, mayoritas adalah gerai minimarket. Penjarahan memang banyak terjadi di Palu, salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak bencana.
Warga juga menjarah Stasiun Pengisian Bahan-bakar Umum (SPBU). Di SPBU Jalan Pue Bongo, Kota Palu, sebagaimana dilaporkan Kompas.com, ratusan orang melakukan penjarahan bensin. Mereka datang membawa jeriken dan memanjat truk tangki. Ada pula yang menyedot minyak dari tangki penyimpanan bawah tanah dengan menggunakan selang. Lainnya bahkan membuka paksa gas elpiji yang tersegel dengan rantai.
Logistik yang hendak didistribusikan juga menjadi incaran penjarahan. Iring-iringan truk bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) misalnya, dijarah di wilayah perbatasan provinsi ketika hendak disalurkan ke Donggala, Selasa (2/10). Menurut Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, warga berdalih mereka juga memerlukan makanan. Untuk menghindari kejadian serupa, bantuan berikutnya akan disalurkan melalui jalur laut.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menjelaskan, pada hari-hari awal pasca gempa, bantuan logistik memang terhambat masuk karena infrastruktur yang rusak dan kendala jarak. Penjarahan bahan makanan dan barang kebutuhan pokok akhirnya tak terhindarkan. Namun, polisi bertindak tegas ketika aksi penjarahan meluas.
Menurutnya, polisi sudah mencegah penjarahan toko-toko elektronik di Palu dan pusat perbelanjaan Transmart. Polisi juga sudah menggagalkan setidaknya lima upaya pencurian uang dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Sebagian pelaku ternyata penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Petobo yang ramai-ramai kabur saat terjadi gempa.
Untuk mencegah peristiwa serupa, personel polisi telah disiagakan menjaga pusat-pusat perniagaan. Rencananya, Mabes Polri akan mengirimkan sekitar 1.400 personel tambahan dari Polda Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulbar, Gorontalo dan Mabes Polri untuk membantu mengamankan wilayah bencana.
Meluasnya penjarahan ini pada gilirannya juga punya dampak menghambat penyaluran bantuan. Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, banyak perusahaan anggota Aprindo menyalurkan bantuan secara langsung maupun lewat organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI). Namun, mereka khawatir bantuan dijarah sebelum bisa disalurkan kepada mereka yang memerlukan.
