Ratusan perusahaan mengikuti tender proyek sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta. Salah satunya adalah PT Toba Sejahtra, perusahaan milik Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, yang berkongsi dengan perusahaan asal Swedia, Kapsch. Padahal, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai peraturan tender proyek itu bermasalah.

Berdasarkan informasi lelang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di laman lpse.jakarta.go.id, lelang proyek sistem jalan berbayar elektronik ini dimulai sejak 29 Juli 2016 dan saat ini sudah memasuki tahap evaluasi dokumen kualifikasi hingga 24 Februari mendatang. Hingga penutupan tahap penyerahan dokumen prakualifikasi pada 16 Januari lalu, ada 307 peserta tender tersebut.

Advertisement

Namun, menurut sumber Katadata yang mengetahui proses tender tersebut, peserta yang merupakan perusahaan besar dan ternama hanya sedikit. “Kebanyakan yang ikut itu perusahaan-perusahaan kecil,” katanya, pekan ini.

(Baca: KPPU: Pemprov DKI Langgar UU Jika Tender ERP Tak Diulang)

Ia mencatat, ada beberapa perusahaan ternama di dalam negeri dan luar negeri yang mengikuti tender tersebut. Antara lain, konsorsium Toba Sejahtra bersama Kapsch, dan PT Alita Praya Mitra. Ia juga menyebut keikutsertaan dua perusahaan asal Norwegia, yaitu perusahaan pengelolaan jalan Q-free dan Norbit; serta perusahaan asal Jepang, Mitsubishi Heavy Industry, bersama para mitra lokalnya.

Direktur PT Alita Praya Mitra Teguh Prasetya enggan mengungkapkan keikutsertaan perusahaannya dan anggota konsorsium dalam tender proyek ERP ini. “Karena masih di prakualifikasi, saya belum bisa ngomong apa-apa soal tender,” katanya kepada Katadata, pekan lalu.

Namun, dia tak menampik keterlibatan trio Alita-Kapsch-Toba saat uji coba sistem ERP di Jakarta beberapa waktu lalu. Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa Gubernur Joko Widodo melakukan uji coba sistem ERP di beberapa ruas jalan protokol pada Mei 2014.  

kemacetan jakarta
( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kala itu, menurut Teguh, trio tersebut punya peran masing-masing. Kapsch sebagai penyedia teknologi, Alita selaku sistem integrator, dan Toba mendukung pendanaannya. Ia menambahkan, Alita merupakan mitra lokal Kapsch di Indonesia yang mengimplementasikan dan pemeliharaan teknologinya.

“Kalau masalah kami konsorsium sama siapa saja, saya rasa sekarang belum waktunya untuk bilang itu. Nanti lah kan ini juga baru mulai tendernya,” ujar Teguh.

Sementara itu, Direktur PT Toba Bara Sejahtra Tbk Pandu Sjahrir enggan mengomentari keterlibatan Grup Toba dalam konsorsium tersebut. “Sebaiknya tanya Kapsch, mereka yang ngurusin. Kami tidak ikut detailnya,” katanya kepada Katadata, pekan lalu.

Saat proses uji coba sistem ERP pada Mei 2014 silam, Luhut Pandjaitan juga mengakui keterlibatan Grup Toba bersama konsorsium Kapsch dan Alita. Tapi, dia menolak hal tersebut disangkutkan dengan posisinya sebagai anggota tim pengarah pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014.

Luhut
Luhut Pandjaitan (Arief Kamaludin/Katadata)

Ia mengklaim, keikutsertaan Toba telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, bahkan sebelum Joko Widodo maju sebagai calon presiden. "Tidak ada kaitan tender ERP dengan kedekatan saya kepada Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi juga tidak tahu soal ini," kata Luhut selaku Komisaris Utama Toba Sejahtra kala itu, seperti dikutip dari Kompas.com, 30 Mei 2014.

(Baca: Kominfo Minta Pemda Jakarta Tak Batasi Teknologi Jalan Berbayar ERP)

Di sisi lain, Teguh menjelaskan, setelah uji coba teknis sistem ERP di Jakarta sejak 2014 hingga akhir tahun lalu, Alita bersama Kapsch siap menjalankannya sesuai rencana Pemprov DKI. Untuk itu, mereka tengah mengikuti proses tender yang masih berlangsung dan pemenangnya berdasarkan jadwal baru diputuskan pada 16 Oktober mendatang.

Halaman:
Reporter: Safrezi Fitra, Miftah Ardhian
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Advertisement