SEKITAR seribu tamu berdiri memberikan standing ovation begitu Sri Mulyani Indrawati mengakhiri pidatonya. Gemuruh tepuk tangan semenit lamanya memenuhi ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, pada Selasa malam itu, 18 Mei 2010.

“Jangan pernah putus asa mencintai Republik,” ucap Sri dalam pidato perpisahannya menjelang keberangkatannya ke Washington D.C. setelah didera badai kasus Bank Century.

Di awal acara, Rocky Gerung dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi pun dalam pidatonya menegaskan sebuah harapan kepada Sri. “Ini bukan forum perpisahan, dan bukan untuk melepas SMI. Tapi untuk memastikan ia kembali.”

Harapan itu rupanya baru terwujud pada Rabu, 27 Juli lalu, setelah enam tahun berselang. Kali ini dengan wajah ceria, Sri menghampiri podium di pelataran belakang Istana Merdeka, Jakarta, ketika Presiden Joko Widodo menyebut namanya sebagai Menteri Keuangan yang baru dalam perombakan kabinet jilid dua.

Sri kembali ke Indonesia dan meninggalkan jabatannya yang pernah dipegangnya selama enam tahun di Bank Dunia sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer. Ia didapuk menggantikan juniornya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Bambang Brodjonegoro, dan berduet dengan seniornya di kampus yang sama, yaitu Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sri menjadi “bintang” reshuffle kali ini. Respons positif langsung tercermin pada kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia dan penguatan mata uang rupiah. Pergantian posisi di pos strategis kabinet ini diharapkan dapat kian memacu laju ekonomi nasional yang masih lamban.

Sebanyak 12 paket ekonomi memang telah digulirkan oleh Darmin, begitu ia dipercaya menakhodai tim ekonomi. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Darmin juga dipandang perlu memiliki sekondan yang cakap untuk membantunya mengelola keuangan negara.

Apalagi, pemerintah kini dihadapkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran. Target perolehan amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun dinilai banyak kalangan kelewat tinggi. Menurut taksiran sejumlah ekonom, perolehannya maksimal hanya akan berkisar setengahnya.

Di tengah situasi sulit ini, duet Darmin-Sri dinilai memberi harapan baru. Apalagi, kedua ekonom kawakan ini sudah lama bekerja sama. Bedanya, dulu Sri selaku Menteri Keuangan menjadi atasan Darmin yang saat itu menjabat Dirjen Pajak—meski di FE-UI Darmin jauh lebih senior dari Sri.

Keduanya saat itu bahu-membahu mereformasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Sejumlah kasus pajak besar pun dibongkar. Termasuk kasus pajak Asian Agri Group dan Bakrie Group, yang ditengarai merugikan negara triliunan rupiah.

Tiga Titik Konsolidasi  

Hal lain yang bisa menjadi alasan munculnya optimisme pasar, yaitu masuknya Sri ke kabinet sebagai rangkaian penanda kian solidnya kekuatan politik Jokowi.

Pendukung Jokowi

Bukti konsolidasi politik ini dimulai ketika pertengahan Mei lalu, Ketua Umum baru Golkar, Setya Novanto, menyatakan dukungan Partai Beringin kepada pemerintahan Jokowi—bahkan untuk mendukungnya pada Pemilu Presiden 2019.

Modal politik ini tentu penting bagi Jokowi, mengingat saat ia naik ke tampuk kekuasaan pada September 2014, suara partai-partai politik pendukung pemerintah (PDI-P, Nasdem, Hanura, PKB) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di DPR hanya 37 persen.

Sementara, partai oposisi dalam Koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP) menguasai mayoritas suara 52 persen. Sisanya,11 persen dikuasai oleh Partai Demokrat yang memilih netral. Kondisi mulai berbalik ketika PAN membelot pada Oktober 2015, yang membuat suara KIH bertambah menjadi 46 persen, sedangkan KMP tinggal 43 persen.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.